Di tengah derasnya arus informasi dan data pada perkembangan teknologi kecerdasan buatan, Indonesian Data Journalism Network (IDJN) justru memanfaatkan teknologi tersebut dalam membantu kerja-kerja jurnalistik berbasis data. Di sisi lain, Dewan Pers tetap mengingatkan etika dan kepercayaan publik tetap nomor satu yang harus diutamakan dalam kerja-kerja jurnalistik.
IDJN merupakan organisasi ataupun komunitas tempat belajar jurnalisme data yang dibentuk sekitar tahun 2018-2019. Komunitas IDJN dulu dibentuk kebutuhan ruang untuk belajar jurnalisme data. Sampai saat ini komunitas tersebut berjalan dalam membuat pelatihan, hackathon, maupun award untuk jurnalisme data.
Setahun terakhir, IDJN tengah mengembangkan teknologi AI untuk menunjang kerja jurnalis para pers media profesional khususnya dalam jurnalisme data. Pemanfaatan AI tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu ditempatkan sebagai pengganti kerja-kerja jurnalis.
Alat bantu jurnalis berbasis AI
Mawa Kresna (39 tahun), Direktur Eksekutif IDJN, menyampaikan bahwa IDJN baru memiliki ide pembuatan tools AI saat 2025 lalu. Mereka mencari model-model AI dan training AI dalam jurnalisme. Mawa bahkan mengikuti kursus di luar negeri agar dapat memahami penggunaan AI dalam jurnalisme data. Setelah mengikuti kursus tersebut barulah Mawa mendapatkan ide untuk membuat AI tools dengan kegunaan fact-checking data.
“Tapi kan untuk bikin, butuh pendanaan, dan kami nggak punya,” ujarnya saat diwawancarai, 19 Agustus 2026.
Berangkat dari grant media luar negeri untuk pengembangan AI for Journalism, IDJN kemudian mengikuti Kompetisi Hackathon yang digelar di Bangkok pada 2025. Ide yang mereka ajukan terpilih bersama dua organisasi lain dari Sri Lanka dan Filipina.
Dalam hackathon tersebut, ketiga organisasi diminta mengembangkan ide mereka menjadi sebuah prototipe. Dari proses itulah, IDJN kemudian mengembangkan Fact-Check Data AI, sebuah perangkat yang dirancang untuk mendukung kerja jurnalistik dalam melakukan pengecekan data.
“Setelah hackathon ini kita dapat pendanaan untuk bikin proyeknya kan, nah itulah baru kita mulai serius men-develop AI tools-nya. Sebelumnya memang karena baru sebatas ide, dan baru bikin prototype-nya pas ketika di Bangkok,” jelasnya.
Mawa menjelaskan, Cek Data AI dikembangkan sebagai alat untuk membantu jurnalis memverifikasi klaim atau pernyataan publik maupun pemerintah yang berkaitan dengan data. Sistem tersebut menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam proses verifikasi, sehingga bukan muncul atas klaim liar maupun curian data dari internet yang tidak terjamin kredibilitasnya.
Sebagai contoh, ketika muncul klaim bahwa angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan pada tahun tertentu, jurnalis dapat memasukkan klaim tersebut ke Cek Data AI untuk memeriksa kebenarannya. Sistem kemudian membandingkan klaim dengan data BPS dan memberikan hasil verifikasi, seperti benar, salah, sebagian benar, atau tidak dapat diverifikasi.
Sementara itu, Data Story Studio dikembangkan untuk melengkapi proses tersebut. Setelah jurnalis memperoleh data dan hasil verifikasi melalui Cek Data AI, data tersebut dapat dimasukkan ke Data Story Studio untuk diolah menjadi konten yang siap digunakan di media sosial.
“Jadi ini tempat buat belajar jurnalisme data dan sekarang kan ada teknologi AI, jadi tempat belajar bagaimana pakai tools-tools AI. Kita tidak bikin laporan jurnalisme. Yang kita kerjakan adalah mendukung teman-teman media untuk bikin laporan jurnalisme data,” tuturnya.
Alat tersebut sejauh ini dibuka secara gratis karena masih dalam masa percobaan, meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan IDJN setiap bulannya untuk pemeliharaan sistem. Satu akun pengguna hanya dibatasi 3 kesempatan cek data, pembatasan tersebut hanya dilakukan selama masa uji coba.
“Baru setahun jadi produk, karena ini masih produk yang masih bisa dibilang prototipe ya. Nanti ketika sudah November atau Oktober lah, ya akan benar-benar dibuka untuk jurnalis, dia bisa bebas berapa pertanyaan pun,” ujarnya.
Demi kepentingan publik
Dewan Pers juga secara tegas menetapkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam dunia jurnalistik tidak boleh lepas dari prinsip etika dan transparansi. Demikian dikutip dari diskusi strategis antara Dewan Pers dan Tim Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang digelar di Jakarta, 14 Oktober 2025,
Setiap konten yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut wajib disertai keterangan atau label yang menjelaskan peran AI dalam proses pembuatannya, guna menjaga kepercayaan publik terhadap media.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menegaskan bahwa AI hanya berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti jurnalis dalam proses kerja redaksi. Ia juga menekankan bahwa seluruh tahapan produksi berita mulai dari perencanaan, riset, penulisan, hingga publikasi harus tetap berada di bawah kendali manusia.
“Tanggung jawab penuh atas kebenaran faktual dan setiap kesalahan yang mungkin timbul tetap berada di tangan jurnalis serta perusahaan pers. AI tidak bisa menggantikan peran manusia dalam memastikan akurasi berita,” tegasnya dalam diskusi tersebut.
Senada dengan apa yang sempat disampaikan oleh Dewan Pers, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, juga menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak dari kecerdasan artifisial (AI). Pernyataan Meutya disampaikan saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, 8 Februari 2026,
Ia mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.
”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” ucapnya.
