Jebakan Kemudahan AI dan Ancaman Degradasi Intelektual Kampus

Sejumlah perguruan tinggi di Bandung, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Telkom University, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan berbagai universitas lainnya mulai memanfaatkan sekaligus mengembangkan teknologi AI melalui kegiatan akademik, riset, maupun pengembangan fasilitas pendukung. Namun, setiap kampus memiliki pendekatan dan tingkat pengembangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.

Di tingkat nasional, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi untuk segera beradaptasi. Pada 14 Agustus 2026, Kemdiktisaintek menekankan pentingnya penguatan kompetensi dosen, penyesuaian kurikulum, dan pemanfaatan AI dalam penelitian guna menjawab kebutuhan dunia kerja yang kian dipengaruhi teknologi.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir, menjelaskan bahwa AI kini telah merambah berbagai fungsi bisnis, mulai dari memahami pelanggan, mengotomatisasi pekerjaan rutin, hingga mempercepat pengambilan keputusan.

“Kita saat ini tidak lagi berada pada tahap mempertanyakan apa yang dapat dilakukan AI untuk pekerjaan kita. Sebaliknya, kita harus bertanya, apa yang seharusnya dilakukan AI dan apa yang harus tetap menjadi tanggung jawab manusia,” tuturnya.

Menurut Badri, adopsi AI di perguruan tinggi harus dilakukan secara bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek manusia. Tenaga pendidik dituntut mampu mengintegrasikan AI ke dalam pembelajaran, sementara kurikulum perlu disesuaikan untuk memuat kompetensi masa depan seperti AI, big data, literasi teknologi, keamanan siber, serta berpikir kreatif.

Memanusiakan manusia di tengah keniscayaan teknologi

Menanggapi tuntutan adaptasi tersebut, Abie Besman (44 tahun), Kepala Laboratorium AI dan Big Data di Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad, turut berpendapat mengenai AI di perguruan tinggi. Saat diwawancarai pada Senin, 12 Oktober 2026, ia mengungkapkan bahwa kehadiran AI di perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi dengan kesiapan mental. 

“Siap tidak siap, ya harus siap,” kata Abie ketika ditanya mengenai kesiapan perguruan tinggi menghadapi teknologi AI. 

Menurut dia, kampus harus hadir untuk mengendalikan ekosistem tersebut agar manusia tidak balik dikendalikan oleh teknologi. Di Fikom Unpad, fokus pengembangan AI diarahkan pada aspek humaniora, bukan sekadar teknis. 

“Kalau kita lebih ke ‘how to humanize human’ dalam konteks AI ini sendiri,” tuturnya.

Abie menekankan bahwa salah satu prinsip utama yang ia ajarkan adalah pentingnya meragukan dan mempertanyakan segala hal. Menurut Abie, prinsip “question everything” merupakan kunci utama bagi manusia untuk dapat memahami dan mengendalikan AI, bukan justru dikendalikan oleh teknologi tersebut. 

“Pertanyakan segalanya. Bahkan jawabannya. Pertanyakan segalanya, bahkan dirimu sendiri," tegas Abie ketika berbicara prinsip “question everything” agar manusia tetap memegang kontrol mesin. 

Sebagai langkah konkret memanusiakan manusia, Unpad telah menyusun regulasi etika penggunaan AI di lingkungan akademik. Aturan ini membagi penggunaan AI ke dalam empat kategori: boleh, boleh dengan pernyataan, boleh dengan izin, dan tidak boleh. Meski demikian, Abie mengakui implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi tantangan besar akibat longgarnya pengawasan dan tingginya ketergantungan mahasiswa pada jalan pintas teknologi.

Tantangan implementasi yang disinggung Abie tercermin nyata dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Gina Sonya (19 tahun), mahasiswi Program Studi Jurnalistik Unpad, mengungkapkan bahwa penggunaan AI sudah sangat marak di kalangan mahasiswa untuk mencari referensi hingga menulis tugas. Sayangnya, banyak mahasiswa menggunakannya secara instan tanpa proses berpikir mandiri.

“Banyak yang belum bijak pakai AI, masih banyak yang plek ketiplek. Jadi buat pengganti dia pada saat deadline mepet,” ungkap Gina, Rabu, 14 Oktober 2026, .

Ketergantungan ini bahkan menimbulkan kecemasan baru bagi mahasiswa yang mencoba jujur. Gina mengaku sering merasa paranoid ketika tulisan yang ia buat secara manual justru terdeteksi sebagai AI oleh alat pemindai. 

“Sebenarnya AI itu berguna buat brainstorming, cuman kadang AI itu dampaknya kalau ke aku jadi paranoid,” keluhnya karena khawatir usahanya dalam mengerjakan tugas menjadi sia-sia.

Berkaitan dengan tuntutan perguruan tinggi untuk terus beradaptasi dalam teknologi, Gina merasa pembenahan fasilitas dasar dan sistem digital internal kampus dinilai jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan. Menurut dia, hal tersebut jauh lebih penting ketimbang terburu-buru membangun infrastruktur kecerdasan buatan.

Menumpulkan daya kritis?

Pandangan senada diungkapkan Rifki Rahayu (26 tahun), pendiri Organisasi Ruang Muda. Diwawancarai pada Senin, 12 Oktober 2026, Rifki menilai AI belum menjadi prioritas utama yang mendesak untuk dikembangkan secara mandiri, melainkan hanya sebagai alat penunjang pendidikan.

“Dalam konteks pendidikan, bisa jadi penunjang untuk menyelesaikan beberapa masalah dengan adanya AI. Kalau mau diurutkan soal skala prioritas, AI bagi aku bukan prioritas,” ujar Rifki. 

Ia lebih mengkhawatirkan tumpulnya daya kritis mahasiswa akibat penggunaan AI yang tidak bijak. Berdasarkan pengalamannya sendiri saat mencoba menggunakan AI untuk membedah buku dan merancang ide bisnis, ia merasakan bagaimana teknologi ini dapat memanjakan otak.

"Dampak ke aku sendiri malah enggak menghadiri daya nalar kritis aku lebih tajam," ungkap Rifki saat menceritakan penggunaan AI nya demi kebutuhan organisasi dan bisnisnya.

Ia melihat mahasiswa saat ini kerap ‘dininabobokan’ oleh kemudahan informasi instan, sehingga proses belajar yang mendewasakan menjadi terhambat. Kata Rifki, jika AI tidak dibatasi dengan prinsip moral dan etika yang kuat, teknologi ini justru berpotensi merusak kapasitas intelektual mahasiswa.

Meskipun ada kekhawatiran mengenai tumpulnya daya kritis, beberapa kampus memilih mengambil langkah agresif. Telkom University, misalnya, mewajibkan mata kuliah kecerdasan buatan di seluruh program studi, termasuk prodi non-teknis seperti bisnis dan komunikasi.

Ardia Alif (21 tahun), mahasiswa Informatika Telkom University, menilai kebijakan ini sangat baik untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi masa depan. Namun, pada wawancara Sabtu, 17 Oktober 2026, ia juga tidak menampik adanya dampak negatif berupa kemalasan akademis yang sistemik. 

“AI kan instan. Bisa mengubah kebiasaan, aku juga ngerasa jadi lebih malas baca buku,” kata Ardia.

Untuk mengantisipasi hal ini, Telkom University sebenarnya telah menetapkan aturan etika penggunaan AI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor yang memuat empat tingkatan risiko. Namun, Ardia merasa aturan tersebut sering kali hanya menjadi formalitas di atas kertas karena minimnya sosialisasi masif dan pengawasan ketat dari pihak universitas.

Menurut Ardia, dunia pendidikan di Indonesia secara umum belum siap menghadapi perkembangan AI yang begitu cepat, terlihat dari kecenderungan mahasiswa yang sekadar melakukan copy-paste tanpa pemahaman mendalam. Sebagai solusi jangka panjang, ia menyarankan agar edukasi dasar dan etika AI sudah mulai diajarkan sejak dini. 

“Makanya perlu ada edukasi AI, mungkin dari SMP, karena teknologi makin berkembang, anak-anak SMP dan SMA juga nantinya akan punya HP dan ada AI,” tuturnya.

Program studi khusus AI

Di saat beberapa kampus menerapkan AI sebagai mata kuliah umum, UPI mengambil langkah lebih jauh dengan mendirikan program studi khusus. Sejak tahun 2021, UPI telah membuka Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan di kampus daerah Purwakarta.

Akmal Anfasa (22 tahun), mahasiswa semester 9 di prodi tersebut, menjelaskan bahwa fokus studi mereka bukan sekadar menggunakan AI, melainkan mengembangkan sistem cerdas dan robotika. Mahasiswa dibekali pembelajaran bertahap, mulai dari fundamental sistem informasi, dasar pemrograman, cara berpikir komputasional, pemrograman berbasis objek, hingga tingkat lanjut seperti machine learning, deep learning, dan basis data. Baginya, pemahaman mendalam ini penting agar bangsa Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi.

Pembelajaran ini pun membuahkan hasil nyata di luar kelas. Akmal dan timnya berhasil meraih peringkat ke-3 dalam Turnamen Sains Data Nasional (TSDN) dengan merancang prototipe website yang terintegrasi model AI untuk menyensor otomatis data pribadi yang muncul pada video live streaming.

"Ketika model sudah tahu, misal ada data yang muncul di gambar atau di kamera, nanti bisa otomatis langsung ke-blur,” jelas Anfasa mengenai cara kerja sistem sensor otomatis yang mereka ciptakan. 

Meskipun kurikulum teknis di prodinya dirasa sudah setara dengan standar luar negeri, seperti yang ia saksikan saat mengikuti program pertukaran pelajar di Jepang. Anfasa mengakui bahwa pada awal berdiri, fasilitas laboratorium dan alat pendukung di prodinya masih sangat minim, sebelum akhirnya diperbaiki secara bertahap.

Terlepas dari tantangan tersebut, senada dengan narasumber lain, Anfasa menegaskan bahwa proses analisis dan kreativitas dalam pendidikan adalah hal mutlak yang haram didelegasikan kepada mesin. Manusia tetap harus lebih banyak mengambil peran di dalamnya. 

"Biarkanlah proses analisa dan proses kreativitas tetap dikerjakan oleh manusia," tegasnya saat ditemui Selasa, 20 Oktober 2026.

Menjaga integritas akademik

Langkah progresif dalam ranah riset juga ditunjukkan oleh ITB. Melalui Pusat AI ITB yang diresmikan pada 16 Agustus 2019 lewat SK Rektor Nomor 271/SK/I1.A/KP/2019, ITB mengonsolidasikan penelitian AI yang sebenarnya telah mereka lakukan selama hampir tiga dekade. Penelitian ini mencakup bidang pembelajaran mesin, robotika, pengolahan bahasa alami, hingga pengenalan gambar dengan melibatkan berbagai fakultas serta mitra industri, pemerintah, dan perguruan tinggi lain.

Salah satu wujud nyata kolaborasi industri tersebut adalah peresmian AI Innovation Hub hasil kerja sama ITB dengan Telkomsel pada 16 Desember 2025 di Gedung Labtek STEI ITB. Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan mengintegrasikan kekuatan akademik dan industri agar pengembangan teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, yang menegaskan bahwa ITB berkomitmen memaksimalkan teknologi AI dalam sistem pendidikannya.

Komitmen ITB dalam mengadopsi AI juga diimbangi dengan upaya menjaga integritas akademik. Pada 29 Juni 2026, dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB mengikuti lokakarya AI Ethics dan Integritas Akademik. Lokakarya ini menghadirkan Ayu Purwarianti (yang kemudian resmi menjabat sebagai Kepala Pusat AI ITB pada Agustus 2026) untuk membahas cara kerja AI, potensi pemanfaatannya, serta panduan etika dan transparansi yang diterbitkan oleh kementerian.

Di tingkat mahasiswa, penerapan aturan etika ini berjalan cukup dinamis. Salma Naila (21 tahun), mahasiswi semester 7 Rekayasa Infrastruktur Lingkungan ITB, menjelaskan pada Jumat, 23 Oktober 2026, bahwa kebijakan penggunaan AI di ITB sangat bergantung pada masing-masing dosen. Ada dosen yang melarang keras, namun ada pula yang memperbolehkan dengan syarat transparansi tinggi, seperti kewajiban menuliskan pernyataan kejujuran akademik mengenai penggunaan AI di lembar jawaban tugas. Mahasiswa yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai atau keharusan mengerjakan ulang tugas.

Salma sendiri memandang AI sebagai alat bantu yang sangat meringankan bebannya untuk meramu materi kuliah, menyusun kalimat laporan, hingga menganalisis data lapangan. Namun, ia juga merasakan dampak negatifnya, seperti memicu kebiasaan menunda pekerjaan dan ketergantungan yang dapat mengikis daya kritis.

“Jadi semakin malas. Mengerjakan apapun sangat ketergantungan sama AI,” tuturnya.

Bagi Salma seketat apapun regulasi yang dibuat oleh kampus maupun pemerintah, kendali utama dan kesadaran tersebut tetap berada di tangan mahasiswa itu sendiri. Kesadaran individu untuk membatasi diri, memverifikasi kebenaran data AI, serta menjaga keamanan data pribadi agar tidak sembarangan dimasukkan ke dalam platform AI adalah kunci utama

Terkait urgensi pengembangan infrastruktur AI, Salma menilai hal tersebut cukup penting, namun penerapannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan masing-masing kampus. Kampus dengan program studi berbasis teknologi, informatika, atau data tentu memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan kampus dengan keterbatasan sumber daya.

“Bisa dilihat berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing kampusnya. Enggak semua kampus siap mengadopsi AI,” jelasnya merujuk pada kampus dengan keterbatasan sumber daya dibandingkan kampus berbasis teknologi.

Menuntut regulasi tegas dari pemerintah 

Kekhawatiran mengenai kesiapan dan arah kebijakan AI di Indonesia juga disuarakan oleh para akademisi. Abie Besman mengkritik dorongan pemerintah yang meminta kampus-kampus terburu-buru membuka prodi khusus AI. Menurut Abie, secara teknis Indonesia akan sulit menandingi Silicon Valley dan berisiko hanya berakhir sebagai pengguna. Baginya, hal yang jauh lebih penting adalah menjaga aspek humaniora.

“Kita harus menyisakan unsur manusianya yang tidak akan diambil AI itu sendiri. How to be human in Indonesia,” katanya. 

Pandangan ini diperkuat oleh Irma Rahma Suwarma (45 tahun), Sekretaris Prodi Pendidikan Fisika sekaligus Kepala Pusat Unggulan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education Creativity Center UPI. Diwawancarai pada Kamis, 15 Oktober 2026, Irma menegaskan bahwa esensi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh berubah dengan adanya AI. AI harus diposisikan murni sebagai alat bantu, sementara kendali utama tetap pada manusia.

"Sebenarnya yang patut dan perlu dipertahankan adalah pendidikan nilai dan karakter. Sekarang informasi gampang diakses, jangan sampai jadi merusak etika kita. Literasi numerasi itu nomor satu," tegas Irma.

Di UPI, adopsi AI dilakukan dengan mengombinasikan pembangunan sarana prasarana sistem informasi dan pelatihan literasi digital secara intensif bagi dosen serta mahasiswa. Irma menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengajar agar tidak tertinggal oleh mahasiswanya. Para pimpinan dan dosen di UPI secara berkala diberikan pelatihan literasi digital serta alat pendeteksi AI untuk menjaga integritas akademik. Kendati demikian, ia mengingatkan agar metode pembelajaran riil tidak sepenuhnya ditinggalkan demi simulasi virtual berbasis AI. 

“Jangan tinggalkan hal-hal yang memang bisa kita berikan secara nyata,” pesan Irma menyoroti kebiasaan on-site yang sejak dulu dilakukan.

Terakhir, Irma menyoroti potensi pelebaran kesenjangan kualitas pendidikan antarperguruan tinggi akibat perbedaan kemampuan adaptasi teknologi, terutama bagi perguruan tinggi swasta atau kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi ketimpangan ini, ia mendorong pemerintah agar segera menetapkan standardisasi minimum penerapan AI di perguruan tinggi.

“Pemerintah harus punya standardisasi. Standardisasi AI di perguruan tinggi kayak gimana, sehingga setiap perguruan mereka akan punya standardisasi minimum," jelasnya.

Integrasi AI di perguruan tinggi menuntut keseimbangan yang kokoh antara adopsi teknologi dan penguatan karakter manusia. Tanpa regulasi pemerintah yang tegas, pemerataan infrastruktur, serta komitmen bersama untuk menjaga daya nalar kritis, perguruan tinggi justru berisiko melahirkan generasi instan yang kehilangan arah. Tantangan terbesar dunia pendidikan hari ini bukanlah bagaimana cara membuat AI yang paling pintar, melainkan bagaimana menjaga agar manusia tetap memiliki kontrol di era kecerdasan buatan.