Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus berkembang secara pesat di segala bidang, termasuk jurnalistik. Melihat perkembangan itu, Dewan Pers menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik pada Januari 2025 lalu.
Dewan Pers menyatakan bahwa perkembangan teknologi AI membawa pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, termasuk pada kerja-kerja perusahaan media dalam memproduksi informasi (25 Februari 2025). Penggunaan AI menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis pers dalam menghasilkan berita yang tetap kredibel. Pedoman dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan oleh Dewan Pers untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan oleh jurnalis dalam memproduksi karya jurnalistik.
Peraturan itu berisi 8 bab dengan 10 pasal yang mengatur ketentuan umum, prinsip dasar, teknologi, publikasi, komersialisasi, perlindungan, penyelesaian sengketa, dan penutup. Bab I Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, membuat suara, membuat gambar bergerak, serta melakukan analisis sehingga memudahkan manusia untuk menjalankan kegiatan.
Peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam dunia jurnalistik tidak boleh lepas dari prinsip etika dan transparansi. Pedoman dalam peraturan itu juga dirancang untuk memastikan teknologi AI tetap digunakan secara bijak dengan tidak mengesampingkan integritas jurnalistik di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Mengutip dari laman Dewan Pers, Komisi Digital dan Sustainability (Komdigisus) Dewan Pers menyelenggarakan Pelatihan AI untuk Produksi Kreatif di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23 Juni 2026). Workshop intensif ini dirancang untuk membantu media memanfaatkan AI secara lebih produktif, strategis, dan bernilai ekonomi.
Niken Widiastuti, Wakil Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, dalam kesempatan itu memaparkan bahwa dalam Peraturan Dewan Pers No 1 Tahun 2025, proses pembuatan karya jurnalistik harus melibatkan manusia. Peraturan itu juga mengatur tentang integritas penggunaan data AI yang belum tentu kebenarannya.
“Jurnalis selama ini telah mengonsumsi AI dengan data-data yang akurat. Untuk itu kita sebagai pelaku pers harus terus berpegang pada pedoman,” papar Niken.
Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, menambahkan bahwa AI memiliki kemampuan yang bisa membantu industri pers, tetapi di sisi lain juga membawa isu etis.
“AI harus dilihat sebagai teknologi yang membantu manusia, bukan malah menghancurkan manusia,” tegas Dahlan.
AI tak menggantikan kerja jurnalistik
Rio Tuasikal, jurnalis multimedia, menjelaskan, AI tidak dirancang untuk memenuhi prinsip keberimbangan jurnalistik. AI bekerja dari data yang sudah ada, bukan menghasilkan temuan baru.
Rio menyoroti potensi efisiensi sekaligus tantangan terkait etika, akurasi, dan keberimbangan informasi. Hal itu karena AI tidak hadir di lapangan, tidak melakukan verifikasi, dan tidak memiliki keberpihakan pada kepentingan publik
“Teknologi itu adalah alat, tapi tidak mengikis kepentingan mereka terhadap aspek-aspek sosial, pemahaman terhadap kepentingan pentingnya fakta dan kebenaran serta kepedulian dan empati kepada kelompok minoritas,” ungkap mantan jurnalis VOA Indonesia itu dalam diskusi “Artificial Intelligence di Newsroom” yang digelar Labtek Indie, Project Multatuli, dan BandungBergerak di Byasa.Dianti, Kota Bandung, 11 Februari 2026 lalu.
Hal senada dikemukakan Nursyawal, jurnalis senior Bandung. Menurut dia, AI tidak bisa menggantikan kerja dasar jurnalistik yakni verifikasi. Teknologi ini hanya memproses data yang sudah disediakan manusia.
“Sebab untuk memastikan suatu kejadian seperti apakah di luar hujan, itu harus diverifikasi terlebih dahulu oleh manusia,” jelas lulusan Universitas Padjadjaran itu.
Ia menambahkan, bahwa di ruang redaksi, AI mungkin mempercepat pekerjaan teknis. Namun soal akurasi, empati, dan tanggung jawab publik, peran jurnalis tetap tak tergantikan.
Pemanfaatan teknologi AI oleh jurnalis
Iqbal Lazuardi (35 tahun), Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, memandang bahwa peraturan yang dibuat Dewan Pers merupakan langkah baik untuk ekosistem media di Indonesia. Sebuah langkah bijak dan cepat oleh Dewan Pers tentang bagaimana media mempunyai pedoman untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau akal imitasi dalam kerjanya.
“AI ini bisa mengubah ekosistem baik dari sisi etik, baik dari sisi industri juga, dari sisi lainnya yang akan berdampak. Kita menyambut pedoman ini, meskipun masih banyak yang perlu ditambah lagi,” ujarnya saat diwawancarai Sabtu (18 Juli 2026).
Iqbal juga menyoroti bahwa secara perkembangan, salah satu cara AI belajar yakni melalui media. Secara benefit bagi media, belum pernah didiskusikan dengan jelas, tetapi sudah ada rencana memasukkan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta dalam undang-undang hak cipta.
Berkaitan dengan implementasi peraturan tersebut, Iqbal belum memiliki data pasti mengenai implementasinya di media Bandung. Sejauh ia berbincang dengan jurnalis Bandung, mereka memanfaatkan AI sebagai alat untuk mempermudah kerja mereka, seperti transkrip wawancara, riset, dan pengolahan data.
“Mereka banyak yang memanfaatkan teknologi ini. Jadi rasanya hampir semua media di Bandung, terutama jurnalis juga merasa terbantu,” ungkapnya.
Iqbal menegaskan bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan menjadi masalah, selagi jurnalis masih memegang prinsip-prinsip karya jurnalistik yang telah disepakati dalam kode etik. Permasalahan akan muncul apabila jurnalis menyerahkan semuanya 100% kepada mesin.
