Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses pelayanan publik. Komitmen ini dilayangkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Di sisi lain, literasi masyarakat yang seharusnya diprioritaskan selain penggunaan teknologinya.
Pelayanan publik adalah salah satu indikator penting dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan. Semakin cepat, tepat, dan transparan sebuah layanan diberikan, semakin tinggi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik berbasis AI adalah model layanan yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, memprediksi kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi otomatis.
Perkembangan AI harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi digital, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data, serta menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Saat ini Wali Kota Bandung mencoba memanfaatkan AI dalam mempercepat proses pelayanan publik.
Upaya Pemkot Bandung
Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, saat membuka acara Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi Data dan Statistik (NGULIK) pada 4 Juni 2026 lalu, mengungkap ketegasan Pemerintah Kota Bandung dalam pemanfaatan kecerdasan buatan guna memberikan manfaat bagi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saatnya sekarang kita menyelesaikan the last mile of digital transformation. Mari bersama-sama membangun Bandung yang lebih maju melalui pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, perkembangan AI harus dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mempercepat transformasi digital, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data, serta menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif.
Kota Bandung memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam penerapan teknologi AI. Namun, keberhasilan implementasi teknologi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya.
Pemkot Bandung terus mendorong penguatan kapasitas aparatur dan budaya kerja yang adaptif terhadap inovasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyelesaikan transformasi digital secara menyeluruh, sekaligus memastikan kemajuan teknologi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
"Yang paling penting adalah bagaimana teknologi ini bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan membantu pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik," tuturnya.
Perlindungan data pribadi
Perlindungan mengenai data pribadi tetap harus diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Farhan menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam pengembangan dan penggunaan AI di berbagai sektor pelayanan.
“Jangan sampai perlindungan data pribadi diabaikan sehingga data masyarakat bisa dikuasai, disimpan, dan diolah dengan cara yang salah,” ujarnya.
Selain aspek keamanan, keberhasilan implementasi AI membutuhkan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, masyarakat, hingga pemerintah pusat. Ia menilai dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem AI yang berkelanjutan.
Meski teknologi terus berkembang, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak bisa tergantikan. Aspek pelayanan tetap membutuhkan empati dan pendekatan personal.
“AI tidak bisa menggantikan rasa empati. Sentuhan kemanusiaan tetap menjadi hal yang sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dukungan Komdigi
Kota Bandung dinilai sebagai salah satu kota pionir smart city di Indonesia yang telah memiliki fondasi kuat untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam pengembangan dan implementasi AI.
Pada acara NGULIK itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menilai bahwa Kota Bandung memiliki posisi yang penting dalam pengembangan ekosistem teknologi digital nasional, khususnya dalam penerapan AI di tingkat pemerintahan daerah.
“Yang sedang ramai saat ini seperti artificial intelligence dan bagaimana teknologi itu diadopsi di pemerintahan daerah khususnya di Kota Bandung,” katanya.
Bandung menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam pengembangan dan implementasi AI. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi digital yang lebih terarah dan berdampak langsung pada layanan publik.
“Kota Bandung saya kira adalah salah satu kota pionir smart city di Indonesia. Dan tentu saja bagi Komdigi, Bandung adalah kota strategis yang bisa dijadikan mitra yang tepat untuk berdialog mengenai masa depan teknologi,” ujarnya.
Nezar Menekankan pentingnya kesiapan ekosistem daerah, mulai dari talenta digital hingga infrastruktur pendukung, termasuk aspek keamanan siber dan komputasi modern. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa pengembangan AI harus dilihat secara menyeluruh sebagai full-stack AI, yang mencakup tidak hanya aplikasi, tetapi juga infrastruktur seperti pusat data, GPU, dan dukungan energi yang memadai.
Komdigi berharap Kota Bandung dapat menjadi model implementasi AI di tingkat kota, sekaligus contoh penerapan kebijakan digital nasional yang adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.
“Saya kira Bandung bisa mereplikasi peta jalan AI nasional untuk konteks Kota Bandung sendiri,” ungkapnya.
Tingkatkan literasinya dulu
Di sisi lain, Perkumpulan Inisiatif, organisasi sipil yang berfokus pada politik anggaran publik untuk kaum muda mengingatkan pemerintah.
Aang Kusmawan (41 tahun), pegiat advokasi dan analisis anggaran publik dari Perkumpulan Inisiatif, melihat konteks pelayanan publik di tingkat Kota Bandung, jauh sebelum masuknya AI, teknologi lainnya sudah muncul.
Intercept teknologi dan informasi untuk pelayanan publik pada beberapa segmen menjadi lebih baik dan berkualitas. Salah satu ukurannya adalah dengan dibuatnya aplikasi-aplikasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat.
Beberapa tahun yang lalu, Aang sempat mendampingi masyarakat dari berbagai jenis pekerjaan termasuk ragam, salah satunya kelompok disabilitas. Ia mendorong partisipasi mereka dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi bernama Lapor, karena dengan aplikasi tersebut mereka tidak perlu datang ke kantor jika hendak komplain.
Namun, kata dia, memang sama sekali belum ada intercept yang bernama AI. Aang melihat AI tersebut melekat di penyedia layanan, dalam hal ini di pemerintahan.
“Nah, teman-teman di komunitas, masyarakat sebagai taxpayer-nya, sepertinya kalau sekarang belum betul-betul merasakan secara langsung dampak dari penerapan AI, maksudnya untuk kota Bandung,” ungkapnya, saat diwawancarai 21 Agustus 2026.
Aang memandang bahwa di Kota Bandung, sebelumnya memang memiliki banyak kendala dalam pelayanan publik. Sehingga penerapan teknologi memang sangat diperlukan. Dalam konteks penerapan AI, ia melihat bahwa tingkat literasi warga Kota Bandung sudah cukup baik, dan cukup diterima apabila saat ini penggunaan-penggunaan AI dilakukan.
Saat ini sudah banyak aplikasi yang digunakan pada setiap pelayanan, ia memandang akan ada persoalan teknis yang muncul apabila AI diterapkan. Setiap warga ketika ingin akses pelayanan publik harus meng-install beberapa aplikasi di telepon genggamnya. Padahal, menurut dia, spesifikasi handphone setiap warga berbeda-beda.
“Jadi tidak serta-merta banyaknya AI, banyaknya intercept teknologi, itu serta-merta mempermudah. Karena pada taraf-taraf tertentu, justru itu akan mempersulit warga juga gitu sebenarnya,” ujarnya.
Penggunaan AI dalam pelayanan publik memiliki risiko-risiko lain, salah satunya adalah kebocoran data warga. Menurut Aang, ketika kita ingin mengakses hak yang satu, tidak bisa mengorbankan hak yang lainnya. Risiko tersebut harus betul-betul dihindari dan dicegah dengan cara pemerintah harus menyiapkan regulasi. Di sisi lain, masyarakat sipil juga harus memperkuat tingkat resiliensi dirinya dalam menghadapi perkembangan digital.
“Tingkat resiliensi digitalnya di masyarakatnya berbeda. Di satu sisi ada yang gembira dengan perkembangan AI, tapi di tingkat posisi yang lainnya resiliensi masyarakatnya juga masih lemah. Masih perlu banyak untuk ditingkatkan,” jelasnya.
Aang melanjutkan, yang harus pertama kali di bangun oleh pemerintah bukan infrastruktur, melainkan meningkatkan tingkat literasi dan resiliensi digital masyarakat terlebih dahulu. Tingkat resiliensi tersebut dimulai dari pengembangan tentang literasi itu sendiri. Tingkat ketahanan dalam menghadapi dinamika digital menjadi penting.
“Benerin dulu literasinya. Jadi paham dulu masyarakatnya gitu, baru sambil dikembangkan intercept-intercept teknologi atau kemudian intercept AI gitu ya, dan teknologi-teknologi untuk peningkatan pelayanan publik,” ucapnya.
