Kota Bandung menjadi salah satu kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota pintar di Indonesia. Eksistensi kecerdasan buatan (AI) dianggap sudah seharusnya dapat terlibat dalam sebuah kota pintar. Sayangnya, Kota Bandung masih belum optimal dalam memanfaatkannya.
Istilah smart city di Kota Bandung mulai diadopsi pada tahun 2005 seperti disinggung dalam artikel “Smart City di Kota Bandung: Suatu Tinjauan Aspek Teknologi, Manusia, dan Kelembagaan” oleh Eko Budi rilisan 2020.
Kanal JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kota Bandung terbitan 9 Mei 2025 mengutip Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung waktu itu, Yayan A Brillyana. Ia menyampaikan bahwa transformasi digital di Bandung mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial hingga tata kelola pemerintahan.
“Konsep Smart City di Kota Bandung bukan sekadar soal teknologi. Tapi juga bagaimana teknologi itu dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat, membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup warga,” jelasnya.
Menurut Yayan, salah satu keunggulan Bandung dalam mengembangkan kota pintar terletak pada infrastruktur digital yang telah dibangun dengan cukup baik. Keberadaan jaringan internet yang luas dan layanan digital yang terintegrasi juga telah memungkinkan pemerintah kota untuk dapat memberikan layanan publik secara cepat dan transparan.
“Literasi digital juga menjadi fokus utama kami. Kami rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem digital yang cerdas,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia seiring dengan berkembangnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Menurut Yayan, kemajuan teknologi mesti diiringi dengan peningkatan kompetensi dan pemahaman masyarakat agar teknologi dapat digunakan secara bijak dan produktif. Tak berhenti sampai di situ, pada April 2026 Pemerintah Kota Bandung memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, terutama melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Merujuk pada laman JDIH yang terbit pada 29 April 2026, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPBE telah mengantarkan Kota Bandung meraih nilai tertinggi di tingkat pemerintahan kota di Indonesia dengan indeks 4,66 atau sangat memuaskan. Seperti diketahui, SPBE adalah amanah pemerintah pusat sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
"Sebagai upaya mempertahankan nilai tersebut salah satunya dengan cara melaksanakan peningkatan kompetensi SDM digital yang berkelanjutan. Terutama SDM pemimpin digital," ujarnya.
Menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman, adanya AI telah menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja pemerintahan. Sehingga Pemerintah Kota Bandung pun telah mengadopsi AI dalam berbagai aspek.
Henryco mengatakan, kecerdasan buatan bukan lagi sesuatu yang hanya dibicarakan di masa depan, tetapi telah menjadi realitas yang harus dihadapi. Saat ini, pemerintah Kota Bandung sudah menggunakan AI dalam analisis data serta dalam mengambil dalam pengambilan keputusan.
"Artificial Intelligence dapat membantu pemerintah dalam banyak hal, antara lain meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat," ucapnya.
Enam pokok kota pintar
Smart city merupakan konsep kota pintar yang mampu mengelola sumber daya dengan efisien dan mampu membagikan informasi secara luas (Tomordy, 2010). Smart city juga dinilai mampu mengintegrasikan berbagai infrastruktur dengan sumber daya manusia guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup dengan manajemen sumber daya melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2009).
Mengutip artikel ilmiah Universitas Terbuka oleh Adhi Susilo (2025), Smart City memiliki enam sumbu utama. Keenam hal itu adalah smart education, smart economy, smart environment, smart government, smart living, dan smart mobility.
Jefry Rohman, Manager Divisi Pendidikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, instansi di Kota Bandung memang sudah mulai mempromosikan dan menganjurkan penggunaan AI. Kemudahan perangkat AI ini, kata dia, bisa menjadi solusi atas kebutuhan-kebutuhan baik data, administrasi, ataupun kebutuhan-kebutuhan analisis lainnya.
“Hanya saja, Bandung ataupun daerah-daerah lain bukan termasuk wilayah dengan pusat data. Karena server ini baru terpusat di satu titik saja,” ujarnya saat diwawancarai Rabu, 5 Agustus 2026.
Jefry berpendapat, apabila kedepannya teknologi AI memang akan terus didorong untuk pelayanan masyarakat, maka harus juga didorong adanya server data setiap daerah. Kesiapan dari pembuatan server data tersebut dapat dilihat dari indikator kebutuhan listrik, air, dan mineral.
“Terutama sumber daya air. Kalau dilihat dari sumber daya yang ada, memang Bandung bisa disebut potensi untuk ke depannya ditempatkan salah satu server di kawasan, terutama maksudnya di Jabar,” katanya menerangkan.
Jika Jefry menyoroti kebutuhan lingkungan, maka Aang Kusmawan dari Advokasi dan Analisis Anggaran Publik dari Perkumpulan Inisiatif, menyoroti pengembangan teknologi di Kota Bandung yang sudah mutlak diperlukan. Ia berpandangan, Kota Bandung memang sudah maju secara teknologi sedari dulu melalui layanan aplikasi. Namun ia belum melihat dampak secara langsung dari penerapan AI saat ini.
Kata Aang, penerapan teknologi sudah semestinya diaplikasikan untuk banyak hal, sehingga cara-cara manual sudah bisa ditinggalkan. Ia melihat ekosistem Kota Bandung sudah terbentuk untuk pemanfaatan digital.
“Saya pikir, warga Bandung sudah cukup baik tingkat literasinya. Warga akan menerima jika ada penggunaan-penggunaan AI, apalagi jika dapat dirasakan manfaatnya. Yang penting, akan membuat warga lebih mudah dalam mengakses pelayanan publik,” ungkapnya saat diwawancarai Jumat, 21 Agustus 2026.
