Dalam konteks hukum, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses penegakan hukum, seperti analisis data, asistensi dalam penyusunan putusan, maupun edukasi hukum. AI mengubah cara tim hukum melakukan riset, analisis, dan penyusunan dokumen. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan pencarian dan sintesis manual kini dapat dilakukan lebih cepat.
Perkembangan teknologi AI telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Merujuk pada artikel resmi milik Universitas Indonesia 2 September 2026, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yetty Komalasari Dewi, menjelaskan bahwa AI generatif telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik pendidikan hukum.
“Satu hal yang juga tantangan dari pendidikan tinggi hukum ini adalah soal AI. Soal penggunaan generatif AI. Karena kita berpraktik hukum di dunia yang penuh ketidakpastian akibat teknologi advancement,” ujarnya pada acara Anugerah Top Indonesian Law Schools 2025 di Jakarta, 27 Agustus 2025.
Ia menyebutkan pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya AI digunakan dalam pembelajaran hukum memang sempat menjadi perdebatan di kalangan akademisi, termasuk di Universitas Indonesia. Namun, pada akhirnya diputuskan bahwa AI dapat digunakan sepanjang disertai dengan etika dan tanggung jawab.
“Pada dasarnya, AI itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan profesi hukum. Profesi hukum tidak bisa serta-merta digantikan AI,” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa tantangan besar bagi pendidikan hukum Indonesia yakni menyiapkan sarjana hukum yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki daya kritis, mampu menawarkan solusi kreatif, serta tetap berempati pada persoalan hukum yang ada.
AI untuk kebutuhan riset hukum
Pepatah hukum Het Recht Hinkt Achter de Faiten Aan, menyatakan hukum selalu mengikuti zaman, bukan sebaliknya. Dikutip dari penelitian Anggil Syahra (2026), dalam memahami tatanan sosial di sekitar hukum harus menjadi langkah pertama dalam memahami hukum. Adanya teknologi kecerdasan buatan telah mengalami kemajuan pesat dan menghasilkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum.
Dalam artikel milik Harvey AI Corporation yang ditulis 15 Mei 2026, dijelaskan bahwa tidak semua alat AI dirancang untuk kebutuhan hukum. Dalam riset hukum, kecepatan harus didukung oleh konteks yang jelas, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan yurisdiksi yang relevan. Misalnya seorang pengacara membutuhkan sistem yang dapat menampilkan sumber relevan, menyimpan kutipan, serta meneruskan hasil riset ke tahap pekerjaan berikutnya dengan tetap menjaga keakuratan dan kerahasiaan.
AI khusus hukum tidak hanya membantu menemukan informasi, tetapi juga mengubahnya menjadi bahan kerja yang dapat digunakan, termasuk memo, ringkasan, rangkuman uji tuntas, dan panduan internal.
Artikel ini juga menyebutkan, selain mempercepat riset, AI memperpendek proses dari riset hingga penyusunan draf melalui output terstruktur yang didukung kutipan. AI dapat menganalisis kumpulan kontrak, pengajuan, korespondensi, dan materi uji tuntas dalam jumlah besar serta menemukan pola yang sulit diidentifikasi melalui peninjauan manual.
Salah satu contoh, Harvey Vault dapat mengorganisasi hingga 100.000 dokumen per proyek, mengekstrak dan membandingkan data penting dalam tabel tinjauan terstruktur, serta menghasilkan laporan yang dilengkapi kutipan dari berbagai dokumen.
Ask Hukum Online
Berkaitan dengan inovasi teknologi AI dalam hukum, pada 2 Desember 2024 lalu, muncul terobosan baru dari Hukum Online bernama Allex. Platform ini dibuat untuk mempermudah akses informasi hukum yang tepat dan relevan sesuai kebutuhan. Mengutip dari artikel milik hukum online yang ditulis 20 September 2024, Chairman of the Supervisory Board of KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia), Bambang P.S. Brodjonegoro, menjelaskan dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, maka peran penting AI mesti dikembangkan.
“Kita butuh tumbuh lebih tinggi, kalau bisa 6-7 persen per tahun. Namun, yang jadi masalahnya adalah caranya bagaimana? Nah ini yang menjadi kelebihan Hukumonline dengan peluncuran teknologi AI terbaru dalam riset hukum,” paparnya pada acara Artificial Intelligence: Revolutionizing the Future of Business Law & Ask Hukumonline AI Launching di Hotel Pullman, Jakarta, 19 September 2026.
Sebagai platform yang memanfaatkan teknologi AI, Allex atau Ask Hukumonline memberikan cara baru dalam melakukan riset hukum. Platform tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna, baik itu para praktisi hukum, akademisi, maupun perusahaan.
Ia menjelaskan, teknologi ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum secara langsung, mencari dokumen yang relevan, bahkan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang ada.
“Salah satu keunggulan dari Ask Hukumonline adalah kemampuannya untuk menganalisis dan meriset teks hukum dengan cara yang lebih mendalam. Kalau googling kan cuma search saja, kalau Ask Hukumonline ini search juga, tapi ditambah AI. Inilah kelebihan yang mudah-mudahan kita semua bisa dimanfaatkan,” katanya.
Virtual legal research assistant
AIlex virtual legal research assistant yang dibekali kecerdasan buatan, memanfaatkan model GPT yang dapat membantu menemukan jawaban atas pertanyaan seputar hukum khusus di Indonesia. Pengguna dapat menggunakan bahasa indonesia saat memberikan pertanyaan pada kolom pertanyaan, kemudian AIlex akan mencari referensi terpercaya yang ada di database dokumen hukumonline.com–baik dari sebuah peraturan atau artikel yang dibuat oleh tim ahli hukumonline.com.
AIlex hadir sebagai platform terpadu untuk mendukung kebutuhan riset dan pekerjaan hukum. Fitur-fiturnya mencakup penyimpanan ribuan putusan pengadilan dalam satu platform, lengkap dengan ringkasan, konteks, dan pola interpretasi, riset dan analisis hukum dengan penelusuran regulasi serta analisis yang relevan, pembuatan legal memo secara otomatis, serta eksplorasi peraturan untuk memudahkan pengguna memahami ketentuan yang berlaku.
Selain itu, AIlex menyediakan fitur Internal Policy Review untuk meninjau kebijakan internal berdasarkan regulasi terkini, mengidentifikasi risiko, dan menyajikan ringkasan hasil tinjauan. Untuk mendukung proses pengelolaan dokumen, AIlex dilengkapi fitur Sinkronisasi Legal Memo yang memungkinkan legal memo disimpan ke Document Drafting untuk disunting dan difinalisasi.
Pengguna juga dapat melakukan penyuntingan real-time bersama secara personal maupun kolaboratif dengan tim melalui sinkronisasi otomatis, serta menggunakan pemantauan penyuntingan untuk melacak setiap perubahan. Fitur AI untuk finalisasi dokumen juga dapat membantu menyempurnakan dokumen melalui penerjemahan konten, penyesuaian gaya bahasa, dan parafrase agar setiap kalimat lebih sesuai dengan kebutuhan.
