Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai berpotensi mempercepat proses penambangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Meski demikian, penerapan AI di sektor pertambangan menuntut pengawasan etis yang ketat agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Pemanfaatan teknologi AI dalam sektor pertambangan sudah berlangsung sejak empat tahun lalu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan, adopsi teknologi AI dalam industri pertambangan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara berpengaruh di dunia atau top global, setidaknya dalam satu dekade ke depan. Pemanfaatan teknologi AI oleh pelaku industri pertambangan dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai global player dengan praktik pertambangan yang efektif, efisien dan berkelanjutan,
Sejak Juni 2022, BUMN Holding Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID), bersama anak usahanya yakni PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk, mulai menguji coba aplikasi eksplorasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning bernama Geologging.
Mengutip dari laman milik MIND.ID yang dirilis 27 Juni 2022, sistem teknologi tersebut dilengkapi tiga fitur utama yang mencakup Safety Inspection, proses pengeboran, serta integrasi pemrosesan foto core berbasis AI. Pengujian teknologi ini dilakukan pada operasional kegiatan eksplorasi Unit Bisnis Pertambangan Emas ANTAM di Jawa Barat.
Tak hanya itu, pada September 2026, MIND ID juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengoptimalkan operasi pengolahan mineral, hingga mendukung kegiatan eksplorasi pada sejumlah anggota grup. Salah satu penerapannya dilakukan di PT Bukit Asam Tbk melalui program Fatigue Management untuk mendukung kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan pertambangan batu bara.
Sistem itu dapat mendeteksi tingkat kantuk pengemudi maupun pekerja. Sistem juga memberikan peringatan apabila perlengkapan keselamatan, seperti helm, rompi, sabuk pengaman, sarung tangan, dan masker, tidak memenuhi standar.
Transformasi Mining 4.0
Dikutip dari laman resmi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diunggah 26 Februari 2026 dalam seminar Mining Talks, Chairman Indonesian Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menyebutkan potensi cadangan mineral dan batu bara Indonesia pada 2023 mencapai USD 3,11 triliun hingga 3,91 triliun.
Guna meningkatkan daya saing global, integrasi AI mutlak diperlukan, mulai dari analisis data geologi hingga otomatisasi alat berat melalui Autonomous Fleet Management dan Digital Twin untuk optimasi armada serta pemantauan lingkungan. Meski dihadapkan pada ancaman siber dan biaya investasi awal yang tinggi, Irwandy menegaskan manfaat jangka panjang teknologi ini jauh lebih besar.
“Praktik pertambangan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui penerapan Good Mining Practice yang didukung oleh instrumen teknologi mutakhir," katanya.
Menyambung pentingnya efisiensi tersebut, Head of Research Department Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Widhi Setya, menegaskan bahwa metode pemeliharaan tradisional berbasis waktu tak lagi memadai di lingkungan ekstrem. Sistem kini berkembang ke tahap preskriptif menggunakan algoritma machine learning untuk merekomendasikan tindakan berdasarkan data sensor real-time, yang dipadukan dengan Operator Behavior Analytics dan digital upskilling. Kunci keberhasilan proyek terletak pada integrasi infrastruktur IT dan manajemen risiko aset.
"Peralatan berat membutuhkan 'pemeriksaan medis' rutin melalui sensor IoT untuk memastikan kesehatan dan performa optimalnya," tuturnya.
Memandang krisis lingkungan dan risiko di balik eksploitasi teknologi AI
Merujuk pada penelitian Caitlin C. Corrigan (2024), pengembangan kecerdasan buatan dan transisi teknologi global sangat bergantung pada perangkat keras berkinerja tinggi. Pembuatan komponen hardware tersebut, kata peneliti dari Technical University of Munich itu, membutuhkan pasokan mineral kritis seperti tembaga dan kobalt dalam jumlah besar. Kondisi itu menempatkan industri pertambangan sebagai fondasi utama pendukung rantai pasok teknologi modern.
Guna memacu produksi mineral bahan baku perangkat keras, industri pertambangan kini mengintegrasikan teknologi AI di seluruh lini operasional, mulai dari pemetaan eksplorasi berbasis citra satelit hingga pemantauan lahan saat tambang ditutup. Namun, ketika sistem AI hanya diprogram untuk mengejar efisiensi biaya dan kecepatan ekstraksi, proses tersebut justru berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial di negara berkembang.
Dampak ekologis dan politik dari ekspansi AI ini dipertegas oleh artikel Greenpeace pada April 2026 berjudul “The energy and environmental impact of AI and how it undermines democracy”. Pesatnya perkembangan AI memicu lonjakan konsumsi energi, krisis air, serta ekspansi masif pusat data dan pabrik microchip. Pembangunan infrastruktur fisik ini memicu konsentrasi kekuasaan korporasi, memperketat pengawasan digital, dan memperbesar risiko terhadap tata kelola demokratis.
Persoalan mendasar dari tren ekspansi AI bukanlah sebatas kemampuan teknisnya, melainkan kepemilikan dan distribusi keuntungan teknologi tersebut. Ketika euforia AI berwujud pusat data raksasa dan fasilitas manufaktur hardware, masyarakat luas terutama di kawasan berkembang harus menanggung beban ekologis dan politik akibat komersialisasi teknologi tinggi yang tidak terkendali.
Tata kelola dan kepemilikan teknologi AI dinilai harus berjalan lebih demokratis. Pendekatan ini ditujukan agar pemanfaatan teknologi dapat diarahkan untuk memperkuat ketahanan iklim, memulihkan layanan publik, dan melindungi keanekaragaman hayati.
