Regulasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk kerja jurnalis di Indonesia masih terbatas dan belum diatur secara mendalam. Seturut dengan kondisi itu, muncul berbagai tantangan dan kekhawatiran etis yang perlu dipikirkan secara serius. Dalam menghadapi gelombang meningkatnya penggunaan teknologi AI, organisasi dan perusahaan media di Indonesia perlu memiliki persiapan yang matang.
Tahun lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia membuat “Asesmen Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Media di Indonesia”. Kemudian disusul Peraturan Dewan Pers melalui “Pedoman Penggunaan AI bagi Jurnalis.” Tepat pada 30 Juni 2026, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) juga turut meluncurkan ”Laporan Riset Kesiapan Media dalam Teknologi AI.”
Khusus laporan asesmen atau penilaian yang disusun AJI Indonesia pada 6 Januari 2025, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana AI digunakan dalam organisasi media di Indonesia. Laporan itu mengidentifikasi aplikasi AI yang ada, mengeksplorasi potensi masalah etis, dan menilai dampaknya terhadap integritas jurnalistik serta kepercayaan publik. Proses asesmen ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi media, masyarakat sipil, dan akademisi.
Asesmen itu juga membahas mengenai tren pemakaian AI di media secara global, pemanfaatan AI di Indonesia oleh perusahaan media, serta regulasi yang berpotensi terkait dengan pemanfaatan AI. Tak hanya itu, asesmen juga terkait isu etika dan pemanfaatan AI.
Riset pendahulu
Adi Marsiela, anggota AJI Indonesia sekaligus penulis dalam laporan asesmen memberikan tanggapan singkat saat diwawancarai 20 Juli 2026. Ia menjelaskan proses pembuatan asesmen ini yang berbarengan dengan penyusunan Peraturan Dewan Pers. AJI juga mengkonfirmasi Dewan Pers turut dihubungi dan terlibat dalam penyusunan asesmen.
AJI menilai penggunaan ChatGPT mulai populer pada 2025, tetapi pihak pemerintah baru memberikan satu surat edaran melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (saat itu masih Kementerian Komunikasi dan Informatika). Setelahnya baru muncul kembali surat dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai panduan penggunaan AI yang bijak. Namun, belum ada anjuran hukum lain yang lebih mendalam terkait AI.
“Karena sudah ada fenomenanya, kita ingin tahu sebenarnya sudah seperti apa sih pemanfaatan di Indonesia, di media khususnya. Karena memang belum ada riset pendahulu, ya kita coba aja buat,” jelasnya.
AJI menjalani serangkaian langkah yang sistematis dan mendalam untuk menyusun laporan asesmen. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan data, tetapi juga interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan di industri media.
Ranah AJI yang lebih spesifik pada jurnalis, membuat mereka tidak bisa menyentuh ruang redaksi secara langsung yang menjadi ranahnya perusahaan media. Namun menurut Adi, sejauh ini langkah yang dilakukan baik itu oleh AJI, Dewan Pers, dan AMSI sudah sejalan.
“Organisasi untuk perusahaan media ada AMSI. Mereka juga bikin panduan kemanfaatan AI. Aku kira semuanya sejalan gitu, saling melengkapi,” ungkapnya.
Sudah jadi perhatian sejak lama
Sebelum meluncurkan laporan terbarunya, pada 26 Maret 2024 AMSI sudah membuat “Pedoman Penggunaan AI untuk Media Siber”. Pedoman ini berlandaskan tujuan agar tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalisme yang baik dalam menjaga integritas dan akurasi serta menyampaikan kebenaran bagi publik. AMSI menetapkan prinsip dasar penggunaan AI dalam proses produksi jurnalisme dan pengelolaan media siber di Indonesia, secara etis dan praktis.
Dilanjutkan pembuatan “Modul Training Cek Fakta di Era AI” pada 28 Juli 2026. Materi dalam modul tersebut mencakup pemahaman mengenai gangguan informasi, pemanfaatan AI dan Open Source Intelligence (OSINT) untuk verifikasi digital, strategi menghadapi Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), hingga pendekatan storytelling yang efektif agar hasil cek fakta dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan bermakna.
AMSI menilai, di balik peluang untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi, AI juga menghadirkan tantangan baru bagi industri media, mulai dari penurunan trafik dan pendapatan digital hingga penggunaan konten jurnalistik oleh platform AI tanpa mekanisme kompensasi yang adil. Dalam menjawab tantangan dan kesiapan media untuk menghadapi hal tersebut, AMSI merilis produk terbarunya melalui Laporan Riset "Teknologi AI dan Kesiapan Perusahaan Media" pada 30 Juli 2026.
Bersama dengan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), dengan dukungan International Fund for Public Interest Media (IFPIM), AMSI melaksanakan riset yang diterbitkan dalam laporan tersebut. Penelitian ini melibatkan survei terhadap 262 perusahaan media anggota AMSI, yang diperkaya dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam untuk memetakan tingkat kesiapan adopsi AI, manfaat, tantangan, serta kebutuhan perusahaan media dalam menghadapi transformasi teknologi.
Laporan riset tersebut memuat Indeks Kesiapan Adopsi AI oleh Anggota AMSI, Adopsi AI oleh Perusahaan Media Besar, Adopsi AI oleh Perusahaan Media, Adopsi AI oleh Perusahaan Media Sedang, Adopsi AI Oleh Perusahaan Media Kecil, dan adanya lampiran Survei Teknologi AI dan Kesiapan Perusahaan Media serta Jawaban Responden untuk Tiap Pertanyaan.
Dalam situs resminya, AMSI berharap ringkasan riset ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan media, pembuat kebijakan, platform teknologi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas, tata kelola AI yang bertanggung jawab, serta kebijakan yang mendukung ekosistem media yang adil, berkelanjutan, dan mampu memperkuat masa depan jurnalisme berkualitas di Indonesia.
