Masifnya penggunaan teknologi digital membuat anak semakin rentan terhadap berbagai risiko di ruang digital. Maret 2025 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang populer disebut PP Tunas. Isinya mengatur tentang perlindungan anak saat menggunakan layanan digital, termasuk media sosial dan gim daring.
PP Tunas secara khusus mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan.
Buku “Panduan Pelindungan Anak di Ruang Digital” diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 8 Juni 2026. Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan batasan usia anak untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orang tua atau wali.
Anak di bawah 13 tahun hanya dapat mengakses layanan berisiko rendah dengan izin orang tua, usia 13-15 tahun layanan berisiko sedang dengan izin orang tua, dan usia 16-17 tahun layanan berisiko tinggi, termasuk media sosial umum, dengan persetujuan orang tua.
Perlindungan digital dari AI
Dikutip dari artikel milik Komdigi yang ditulis 19 Maret 2026, dokter spesialis anak, Bernie Endyarni Medise, menyoroti meningkatnya tantangan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dan konten digital bagi anak-anak. Berbagai risiko berbahaya akan mengintai jika digunakan tanpa ada pengawasan, terutama dari orang tua. Karena itu, hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 tentang PP Tunas sangat diperlukan.
Bernie mengatakan, tak hanya anak-anak, banyak orang dewasa juga masih gagap dalam memahami teknologi AI. Apalagi, informasi yang disajikan AI kerap sulit dibedakan antara fakta dan informasi yang tidak benar.
“Banyak juga orang dewasa yang gagap terhadap AI, apalagi yang bentuknya visual. Kadang kita bingung apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, apalagi anak-anak, kita tidak bisa bayangkan bagaimana mereka mencerna itu,” katanya dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, 12 Maret 2026.
Menurut Bernie, AI mengambil banyak data dari dunia maya dan menyajikan informasi berdasarkan yang paling populer atau paling sering digunakan. Hal itu bisa berbahaya jika tidak disaring dengan baik.
Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kawiyan, menyatakan pihaknya sangat mendukung regulasi PP Tunas yang sudah hadir dan resmi berlaku melalui Permen Komdigi sejak 28 Maret 2026. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hadir untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai ancaman di internet. Ancaman tersebut meliputi paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan daring.
"Anak usia 13-16 tahun diperbolehkan memiliki akun pada platform berisiko rendah dengan persetujuan orang tua. Sementara itu, remaja usia 16-18 tahun dapat memiliki akun pada platform digital dengan persetujuan orang tua,” ujar Kawiyan.
PP Tunas tak selesaikan akar permasalahan
Mengutip dari artikel milik Konde.co terbitan 9 April 2026, Nenden Sekar Arum, Direktur SAFEnet, dalam setahun terakhir ia memantau dan mengamati proses pembentukan PP Tunas. Namun, Nenden mengaku tidak dilibatkan pada proses penyusunan aturan tersebut. SAFEnet adalah organisasi masyarakat sipil yang membela hak-hak digital, kebebasan berekspresi, dan rasa aman di ruang digital di Indonesia dan Asia Tenggara,
“Kalau aku tanya ke temen-temen yang concern (mengadvokasi) di isu anak, mereka juga merasa tidak banyak dilibatkan dalam prosesnya,” ujarnya kecewa.
Bahkan sepengetahuannya, saking cepatnya pembentukan PP Tunas ini, naskah akademiknya pun baru muncul di bulan Maret tak berselang lama dengan pengesahannya. Dari PP Tunas, pemerintah membentuk aturan turunan lewat Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026.
Pada aturan tersebut, pemerintah memutuskan anak di bawah 16 tahun tidak lagi bisa memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi. Per 28 Maret 2026, implementasi disebutkan dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Nenden menjelaskan, selain prosesnya yang relatif singkat, PP Tunas ini juga ia nilai tak terlihat melibatkan anak secara aktif dan bermakna. Di satu sisi, masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi hak-hak digital anak seperti SAFEnet juga minim dilibatkan.
Baginya, ini menunjukkan perspektif penyusunan kebijakan PP Tunas yang sekilas memang bicara soal perlindungan anak, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif anak sebagai subjek dan anak sebagai hak pengguna digital yang punya agensi.
“Karena ketika membatasi anak di ruang digital itu, sebenarnya tidak hanya membatasi anak, tetapi seluruh pengguna juga akan terdampak dari proses pembatasan ini, bagaimana proses verifikasi, dan lain-lain,” tuturnya.
Ia sepakat dengan berbagai persoalan yang menjadi ancaman digital bagi anak sebagaimana klaim pemerintah. Namun, pemblokiran media sosial anak melalui PP Tunas ini dinilainya seperti menyederhanakan masalah.
PP Tunas dinilai perlu, tapi tata kelola harus dikritisi
Khemal Andrias dari Next Generation (NXG) Indonesia, menilai semangat pemerintah dalam membatasi akses anak terhadap sejumlah platform digital melalui PP Tunas diperlukan. Namun, ia menilai tata kelola kebijakan tersebut masih perlu dikritisi. Khemal menilai PP Tunas yang didorong Komdigi saja belum cukup karena belum sepenuhnya melibatkan anak dan lembaga pendidikan dalam prosesnya.
PP Tunas menggunakan pendekatan pembatasan berdasarkan tingkat risiko. Namun, menurut Khemal, efektivitas pembatasan tersebut masih perlu dipertanyakan karena terdapat cara untuk melewati pembatasan, salah satunya melalui VPN. Ia juga mencontohkan anak usia SMP dan SD yang masih dapat menggunakan media sosial.
“Kalau aku sih, ada di posisi bahwa masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Persoalan kemudian dia melanggar, itu mah urusan dia. Bukan di restriksi, bukan di pembatasan, bukan censorship,” ujar Khemal, saat diwawancarai Sabtu, 5 September 2026.
Kata dia, sasaran PP Tunas adalah perusahaan atau PSE yang menyediakan layanan digital. Karena itu, menurut Khemal, diperlukan kebijakan lintas kementerian agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya ditangani dari satu sisi.
“Makanya mereka bikin SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia biar bareng-bareng. Biar sama Kementerian Pendidikan, Kementerian Perlindungan Anak, dan lain-lain,” katanya menjelaskan.
NXG sendiri mendukung sisi semangat pemerintah, tetapi mempertanyakan proses penyusunan PP Tunas yang dinilainya berlangsung cukup cepat dan terburu-buru, termasuk sejauh mana anak dilibatkan dalam proses tersebut. Ia mengibaratkan kondisi itu dengan sebuah produk yang baik tetapi diberikan dengan cara yang tidak tepat.
Selain PP Tunas, Khemal mengatakan NXG bersama sejumlah organisasi juga sedang mendorong pembahasan mengenai pemanfaatan AI oleh anak. Pembahasan tersebut masih beriringan dengan agenda PP Tunas yang baru diterbitkan.
