Fenomena transformasi mesin pencari berbasis kecerdasan buatan (AI) memicu krisis baru bagi media. Industri ini terancam kehilangan pendapatan utama. Sementara itu, perusahaan AI meraup keuntungan besar dari pemanfaatan data jurnalistik untuk mengomersialkan produk mereka.
Dikutip dari laporan Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026 rilisan Reuters Institute (Oxford University), industri media berita saat ini tengah menghadapi titik balik krusial akibat impitan dua gelombang besar: pesatnya adopsi kecerdasan buatan generatif dan dominasi para pembuat konten independen. Kehadiran AI generatif secara langsung merombak cara publik mengakses informasi secara masif.
Ancaman yang dihadapi jurnalisme semakin besar karena merosotnya tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Di saat yang sama, transformasi mesin pencari menjadi mesin penyaji jawaban berbasis AI yang berpotensi memutus arus kunjungan ke situs berita, yang mengancam fondasi pendapatan bisnis media.
Bahkan, dominasi Wikipedia sebagai sumber rujukan utama yang meluncur sejak 2001, kini mulai tergeser. Seperti dilansir Wikipedia Indonesia, 12 Desember 2025, algoritma Google yang dulu konsisten menempatkan situs ini di posisi teratas, sekarang tak lagi cukup membendung perubahan perilaku pengguna. Kehadiran AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, hingga Perplexity memungkinkan publik menyerap informasi secara instan tanpa perlu lagi mengklik atau mengunjungi halaman Wikipedia.
Ancaman penurunan keuntungan media
Merujuk pada laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diterbitkan 23 Juli 2025, Nezar Patria menyoroti perubahan drastis dalam pola konsumsi berita di Indonesia. Sebanyak 57 persen masyarakat Indonesia kini mengandalkan media sosial sebagai sumber berita utama, dan 40 persen menjadikannya sebagai sumber utama informasi harian mereka.
“Pergeseran ini membuat industri media nasional menghadapi tantangan serius, yaitu menurunnya pendapatan iklan, turunnya kepercayaan publik, dan kecenderungan menghindari berita arus utama,” ujarnya.
Pada pertemuan yang sama, Dewan Pers mengusulkan penambahan ketentuan yang mengatur penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan baku pelatihan sistem teknologi dan kecerdasan artifisial masuk dalam ruang lingkup hak ekonomi perusahaan pers. Dewan Pers juga mengusulkan agar setiap platform digital yang memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik diwajibkan membayar royalti kepada pemilik hak.
"Menampilkan, mengolah, mendistribusikan, merekomendasikan, merangkum, hingga menggunakan berita untuk pembelajaran mesin harus memiliki dasar lisensi dan mekanisme pembayaran royalti yang jelas," tegas Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers.
Mengenai mekanisme pembayaran, Dewan Pers menawarkan skema melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana yang diterapkan pada industri musik. Namun, Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme business-to-business (B2B) tetap dibuka sehingga perusahaan pers dapat melakukan perjanjian lisensi secara langsung dengan platform digital.
Menurut dia, sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan platform digital turut berkontribusi terhadap keberlangsungan industri pers nasional.
"Prinsipnya sederhana. Karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi. Siapa pun yang memanfaatkan karya jurnalistik untuk tujuan bisnis harus membayar lisensi atau royalti kepada pemilik haknya," tutur Dahlan
Tak berhenti sampai disitu, pada 2026, Nezar Patria juga menyatakan kecerdasan artifisial bukan ancaman karena menggantikan wartawan. Kata dia, ancaman utama saat ini praktik pengambilan nilai jurnalisme tanpa pengembalian yang adil. Konten media diserap oleh platform dan mesin AI, lalu disajikan kembali dalam bentuk ringkasan. Media kehilangan trafik, pendapatan, dan posisi strategisnya sebagai rujukan publik.
“Ancaman terbesar jurnalisme hari ini bukan wartawan digantikan oleh artificial intelligence, tetapi nilai jurnalisme diekstraksi tanpa pengembalian yang adil kepada media,” jelasnya.
Perlindungan karya jurnalistik
Dewan Pers mengusulkan penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta guna menjawab tantangan besar yang dihadapi industri media di era digital dan kecerdasan artifisial (AI). Hal tersebut disampaikan Dahlan Dahi dalam Forum Dengar Pendapat Revisi Undang-Undang Hak Cipta terkait karya jurnalistik, seperti dikutip laman resmi Dewan Pers, 12 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa industri media saat ini menghadapi perubahan besar akibat berkembangnya platform digital dan teknologi AI.
"Kita sedang menuju era zero clicks, programmatic ads menuju titik nol, dan model bisnis iklan yang selama ini menopang media mulai rusak," ujarnya.
Kata Nezar, persoalan utama yang kini dihadapi perusahaan pers adalah pemanfaatan karya jurnalistik oleh berbagai platform digital tanpa mekanisme kompensasi yang jelas bagi pembuat maupun pemilik karya. Dahlan menegaskan kondisi tersebut berdampak luas terhadap kehidupan demokrasi. Ketika perusahaan pers mengalami pelemahan finansial, fungsi kontrol sosial media juga ikut melemah.
Berkaitan dengan itu, merujuk dari rilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 9 Juli 2026, menyebutkan ancaman krisis bisnis mendorong industri media melakukan efisiensi model bisnis, pembentukan dana abadi, hingga dorongan reformasi regulasi. Di tataran global, perlindungan hak cipta mengacu pada Copyright Directive Uni Eropa Pasal 15, yang mewajibkan platform digital dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) membayar royalti atas pemanfaatan berita dari penerbit lokal.
Jika media rugi, siapa yang diuntungkan?
Merujuk pada dokumen resmi milik United States Copyright Office pada Mei 2025, dalam Copyrights and Artificial Intelligence, Bagian 3 Tentang Generative AI Training, menjelaskan bahwa penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI harus dinilai berdasarkan fakta dan keadaan masing-masing kasus. Dalam hukum Amerika Serikat, salah satu persoalan utamanya adalah apakah penggunaan tersebut memenuhi doktrin fair use.
Fair use tersebut antara lain mempertimbangkan tujuan penggunaan, sifat karya, jumlah karya yang digunakan, serta dampaknya terhadap pasar karya tersebut. Perusahaan AI diuntungkan oleh data gratis dan pengguna mendapat informasi instan, sementara industri media dirugikan akibat kehilangan trafik serta potensi pasar. Pembuat kebijakan global kini berupaya merumuskan skema transparansi, kompensasi, dan lisensi demi menutup celah kerugian tersebut.
Sementara di Indonesia, status hukum penggunaan karya jurnalistik oleh AI tetap mengacu pada UU Hak Cipta nasional. Seperti yang telah disebutkan, Dewan Pers terus mendorong revisi regulasi agar penggunaan karya untuk kepentingan komersial wajib melalui lisensi dan pembagian royalti, baik melalui Lembaga Manajemen Kolektif maupun perjanjian langsung. Meski demikian, mekanisme ini masih sebatas usulan kebijakan dan belum menjadi regulasi resmi yang mengikat perusahaan AI.
