Sejak 22 Januari 2025, Dewan Pers sudah memiliki Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Namun, ada hal secara etik dan moral yang perlu lebih dicermati oleh jurnalis, karena tidak semua yang bisa dilakukan Artificial Intelligence (AI) boleh dimuat dalam berita.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, pada 14 Oktober 2025 silam pernah menyebutkan salah satu tantangan utama dari penggunaan AI generatif adalah ketiadaan jaminan kebenaran data. Oleh karena itu, setiap hasil produksi yang dihasilkan dengan bantuan AI wajib melalui proses verifikasi manual sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Prinsip human control, menurutnya, merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas, akurasi, dan nilai moral jurnalistik.
Dewan Pers berharap agar setiap penerapan teknologi AI di ruang redaksi dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, dengan tetap menempatkan jurnalis sebagai pengendali utama. Penerapan label atau penanda konten berbasis AI juga disebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media di tengah maraknya disinformasi dan manipulasi digital.
“Pers Indonesia harus menjadi contoh dalam mengelola AI dengan etis. Teknologi ini seharusnya membantu meningkatkan kualitas liputan dan efisiensi kerja, bukan justru mengaburkan batas antara fakta dan fiksi,” ungkapnya.
Apa yang tidak boleh digunakan jurnalis?
Kecerdasan buatan (AI) semakin banyak digunakan dalam proses kerja jurnalistik. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko terhadap akurasi, independensi, kredibilitas, maupun kualitas berita. Karena itu, jurnalis perlu memahami apa yang boleh dibantu AI, apa yang tetap harus dikerjakan manusia, dan apa yang sebaiknya tidak diserahkan kepada mesin.
AI dapat digunakan sebagai alat bantu kerja untuk mempercepat proses jurnalistik, misalnya membuat transkrip wawancara, membantu mencari pola dalam data, merangkum dokumen panjang, menerjemahkan teks, atau melakukan penyuntingan bahasa. AI juga dapat membantu jurnalis melakukan brainstorming untuk menentukan sudut pandang atau pertanyaan wawancara. Namun, hasil dari AI tetap perlu diperiksa dan diverifikasi oleh jurnalis sebelum digunakan.
Sejauh perkembangan 2026 ini, belum ada standar global yang seragam soal AI di ruang redaksi. Sejumlah media memilih melarang artikel yang dihasilkan AI, sementara AI tetap diperbolehkan sebagai alat bantu untuk pekerjaan tertentu. Ars Technica, misalnya, menetapkan bahwa karya jurnalistiknya harus ditulis manusia, sedangkan States Newsroom secara eksplisit tidak menerbitkan berita atau komentar yang dihasilkan AI.
Sementara itu, pada penelitian milik Aurelia Zefanya (2026) terkait penggunaan AI oleh jurnalis foto, penelitian dengan informan jurnalis foto di Indonesia ini mengungkap persepsi jurnalis foto terhadap kehadiran AI generatif, baik dalam ranah jurnalistik maupun non-jurnalistik tentang AI generatif. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membantu riset, pre-visualisasi, dan meringkas untuk kebutuhan sebelum terjun ke lapangan.
Meski demikian seluruh informan menolak penggunaan AI generatif dalam produksi foto jurnalistik untuk berita. Mereka percaya bahwa jurnalis foto masih dibutuhkan sebagai perekam fakta yang tidak dapat digantikan oleh teknologi AI.
Terkait dampak, seluruh informan penelitian tersebut setuju bahwa AI generatif dapat digunakan untuk mendampingi artikel opini karena gambar ilustrasi memiliki aturan yang lebih longgar. Gambar ilustrasi dianggap hanya sebagai pendamping tulisan sehingga tidak menggambarkan peristiwa atau kejadian nyata. Namun, dampak dari fenomena tadi memunculkan kekhawatiran bahwa menormalisasi penggunaan AI generatif di redaksi bisa mengancam profesi jurnalis.
Salah satu contoh penggunaan AI lainnya adalah untuk memperbaiki kualitas foto hasil jepretan jurnalis. Fitur seperti enhance, pengurangan noise, penajaman, atau peningkatan resolusi pada dasarnya dapat digunakan selama tidak mengubah atau menambahkan informasi faktual dalam gambar. Batasnya ketika AI mulai menghilangkan, menambahkan, atau memindahkan objek sehingga makna atau konteks peristiwa berubah. Dalam konteks jurnalistik, prinsip utamanya adalah foto boleh diperbaiki secara teknis, tetapi isi faktualnya tidak boleh dimanipulasi.
Handbook of Journalism (2008) milik Reuters menyebutkan “The 10 Absolutes of Reuters Journalism”, salah satunya yakni larangan mengubah foto maupun video melebihi batas yang diperlukan untuk penyempurnaan gambar secara normal. Dengan berlandaskan hal tersebut, ini menyatakan foto jurnalistik tidak boleh dimanipulasi dengan cara yang dapat menyesatkan pembaca. Hal tersebut bisa menjadi rujukan kuat untuk membahas batas antara enhancement dan manipulasi.
Pedoman penggunaan AI oleh jurnalis
Associated Press (AP) pada 23 Juli 2026 merilis standar ruang berita versi terbaru yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan, memperkuat bahwa AI dapat membantu jurnalis dengan tugas-tugas tertentu. Penilaian editorial, verifikasi, dan akuntabilitas tetap menjadi tanggung jawab jurnalis.
Panduan yang diperbarui lebih lanjut memperluas dan mendefinisikan bagaimana beberapa alat AI dapat digunakan di seluruh ruang redaksi AP sambil menambahkan standar baru untuk melaporkan konten yang dihasilkan dan dimanipulasi oleh AI.
Dalam panduan tersebut penggunaan AI yang disetujui adalah membantu penelitian tahap awal dan ringkasan dokumen, mendukung transkripsi dan terjemahan, menyarankan berita utama, ringkasan cerita, dan daftar tembakan, serta membantu dengan tata bahasa, ejaan dan optimasi pencarian. Dalam setiap kasus, output yang dihasilkan AI ditinjau dan diedit oleh jurnalis AP sebelum dipublikasikan. AI tidak menggantikan pelaporan, sumber, penilaian editorial, atau verifikasi. Hingga saat ini, AP terus melarang penggunaan AI generatif untuk membuat, mengubah, atau meningkatkan fotografi berita.
Standar yang diperbarui juga memberikan panduan untuk memverifikasi dan melaporkan konten yang dihasilkan dan dimanipulasi oleh AI, mengharuskan materi tersebut diidentifikasi dengan jelas dan disajikan dalam konteks ketika dimasukkan dalam jurnalisme AP. Mereka menetapkan standar pengungkapan untuk contoh di mana AI generatif memainkan peran material dalam konten yang diterbitkan.
Sementara dalam konteks Pers Indonesia, Pedoman Dewan Pers 2025 secara eksplisit mewajibkan perusahaan pers untuk memeriksa dan memverifikasi data, informasi, gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI. Untuk gambar rekayasa atau personalisasi manusia berbasis AI yang dipublikasikan, media harus memberikan keterangan. Penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik juga harus dinyatakan dengan jelas.
Namun, aturan-aturan atau pedoman yang dijelaskan di atas tak berarti jurnalis lebih baik tidak mendekati AI. Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, pada 23 Juni 2026 menegaskan, AI semestinya hadir untuk memperbesar potensi manusia yang mampu berpikir lebih dalam, lebih strategis, dan lebih imajinatif. Karena itu, insan pers perlu memahami AI sebagai alat untuk meningkatkan kualitas karya, memperluas jangkauan, dan membuka peluang ekonomi baru.
“AI sebuah keniscayaan yang harus kita dalami, kuasai. AI jangan digunakan hanya untuk melaksanakan pekerjaan kita tanpa memastikan bahwa kita adalah manusia yang diberikan otak lebih kuat. Kreativitas adalah kunci dalam pengelolaan dan penggunaan AI sebagai tools,” katanya.
