Kekayaan intelektual bangsa semakin mudah dicuri dan disalahgunakan, Perkembangan dan keterbukaan informasi dan kecanggihan dunia digital sangat memudahkan itu. Pun demikian dengan karya-karya jurnalistik yang diproduksi oleh media. Terkait isu itu, Jurnalis menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap karya jurnalistiknya.
Iqbal Lazuardi, Ketua AJI Bandung, saat diwawancarai 18 Juli 2026, menyoroti wacana dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang akan memasukkan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta. Iqbal melihat perkembangan Artificial Intelligence (AI) saat ini sangat dinamis dan dapat mendisrupsi, sehingga perlu adanya penguatan khusus untuk ekosistem media.
Iqbal mencontohkan, media Tempo yang tengah mendorong privasi data. Tempo melakukan itu untuk menjaga data dari barang-barang perusahaan AI yang memanfaatkan data-data dari Tempo. Mengingat selama ini salah satu cara AI belajar adalah melalui media, maka Iqbal merasa harus ada benefit yang didapatkan media.
“Ini kita lihat perkembangannya seperti apa, mungkin ini sebagai respons juga terkait dengan perkembangan AI,” ujarnya.
Adi Marsiela, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, saat diwawancarai 20 Juli 2026, mengatakan bahwa permasalahan undang-undang hak cipta tidak hanya akan berdampak pada dunia pers, tetapi juga pada semua lini. Revisi atas Undang-Undang Hak Cipta memasukan produk jurnalistik sebagai objek baru.
Hal tersebut tertuang pada Pasal 44 UU Hak Cipta yang masih berlaku mengatur kebebasan pengutipan/agregasi/republikasi, dan lain-lain atas konten jurnalistik dengan hanya menyebut sumber data tanpa disertai kewajiban pemenuhan hak ekonomi penerbitnya. Selanjutnya, pada Ketentuan Umum, Pasal 29 dan Pasal 43 Ayat F dalam draf revisi UU telah memasukkan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta dari jurnalis dan perusahaan pers.
Adi berpandangan, isu undang-undang hak cipta dengan teknologi AI merupakan produk yang berbeda, tetapi keduanya memiliki dampak masing-masing. Namun berkaitan dengan teknologi tersebut, AJI tengah mengawal buku mengenai kemanfaatan AI yang tengah dibuat pemerintah.
“Untuk isu Undang-Undang Hak Cipta, sebenarnya itu kan beda lagi. Namun, yang kita coba kawal saat ini adalah bagaimana buku putih kemanfaatan AI yang sedang dibuat oleh pemerintah, yang sampai hari ini belum keluar,” katanya.
Adi juga menyampaikan bahwa saat ini Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) telah menjamin adanya keadilan distribusi royalti dengan platform. Akan tetapi di era sekarang adanya pembangunan teknologi memicu banyak crawler yang dapat menarik data dari website.
“Nah itu kan ada pemanfaatan AI di sana, jadi makanya kita masuk ke Undang-Undang Hak Cipta juga,” ujarnya.
Langkah Dewan Pers
Pada 13 Oktober 2025, Dewan Pers pernah mengajukan sejumlah usulan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta yang saat ini tengah digodok pemerintah bersama DPR. Dewan Pers menilai perlu adanya penguatan pasal-pasal dalam RUU Hak Cipta agar wartawan dan perusahaan pers mendapatkan kepastian hukum atas hasil kerja jurnalistiknya.
Hal tersebut kembali ditegaskan dalam pertemuan di Hall Dewan Pers, Jakarta, 23 April 2026. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, menyerahkan dokumen masukan kepada pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dokumen tersebut menegaskan pentingnya pengakuan karya jurnalistik sebagai bagian dari kekayaan intelektual nasional.
“Karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik,” ujarnya.
Ia menilai revisi Undang-Undang Hak Cipta merupakan momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers, terutama di tengah maraknya penggunaan konten tanpa izin. Perubahan regulasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek perlindungan, tetapi juga masa depan ekosistem media nasional
Pada pertemuan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai strategis dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar informasi yang dibaca sekali lalu berlalu, tetapi merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara.
Ia juga menyoroti tantangan di era kecerdasan buatan, konten jurnalistik berpotensi dimanfaatkan tanpa izin. Pemerintah berkomitmen menghadirkan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta, sehingga ekosistem digital dapat tumbuh secara sehat serta berkeadilan.
“Di era kecerdasan buatan, data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil kepada pemilik hak,” tegasnya.
Tak berhenti sampai di situ, Dewan Pers menggelar forum dengar pendapat dengan berbagai organisasi pers untuk menghimpun masukan terkait pengaturan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta. Forum berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, 11 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan revisi regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan.
Forum ini dihadiri sejumlah organisasi pers dan media, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Pertemuan dihadiri pula oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), serta Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).
Dalam forum tersebut, Dewan Pers menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui berbagai proses profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Karenanya, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi dan layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.
Dari pembahasan yang berlangsung, muncul tiga poin utama yang mendapat perhatian luas:
-
Perlunya pengakuan eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.
-
Perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkan.
-
Perlunya aturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan sistem AI.
Seluruh masukan dalam forum tersebut menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta.
