Pada pembukaan Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, 22 September 2026 lalu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengajak investor global menjadikan Indonesia lokasi pembangunan data center. Ia berpesan supaya para investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi pada data center yang dibangun di Indonesia.
Tawaran utamanya ialah energi bersih. Mulai dari surya, panas bumi, angin, hingga air. Bahlil menyebut potensi PLTA Sungai Mamberamo di Papua sekitar 23 GW dan Sungai Kayan di Kalimantan sekitar 12 GW.
Masalahnya, potensi belum sama dengan listrik yang mengalir ke server. Data Kementerian ESDM menunjukkan, hingga Juli 2026 kapasitas terpasang pembangkit nasional sekitar 109 GW, dan hanya sekitar 16,3 GW (15%) yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Dari produksi listrik nasional 296,5 TWh, batu bara masih menyumbang 62%.
Maka, ketika model AI dilatih dan dijalankan di Indonesia, apakah listrik yang menghidupkannya benar-benar hijau?
Apa itu Green AI?
Green AI secara sederhana adalah upaya yang membuat pengembangan dan pemakaian kecerdasan buatan memiliki jejak lingkungan sekecil mungkin, mulai dari hemat energi, air, dan ditenagai listrik bersih. Upaya efisiensi ini mencakup optimasi model, pembaruan perangkat keras, sistem pendinginan, hingga beralih ke sumber listrik bersih.
Namun, skala beban energi inilah yang menjadi pembeda utama AI. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat data center menyerap sekitar 1,5% listrik dunia pada 2024, atau 415 TWh, dan konsumsinya diproyeksikan lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 945 TWh pada 2030. Satu data center khusus AI normalnya memakai listrik setara dengan 100.000 rumah tangga, sedangkan yang terbesar yang sedang dibangun bisa 20 kali lipatnya. Laporan terbaru yang dikutip Investment Monitor pada April 2026 menyebut permintaan listrik data center naik 17% pada 2025, jauh di atas pertumbuhan permintaan listrik global yang 3%.
Gambaran serupa disampaikan Bahlil untuk konteks Indonesia. Data center era komputasi awan umumnya butuh 10 sampai 30 MW, sedangkan fasilitas berbasis AI bisa membutuhkan 100 MW hingga 1 GW. Selain listrik, ada air. Makalah hukum-lingkungan dari peneliti Universitas Negeri Surabaya (E3S Web of Conferences, 2025) memperingatkan bahwa pendinginan data center AI berpotensi memicu krisis air bersih bila tidak diatur dengan benar. Sebagai pembanding, ia mengutip laporan Sydney Water bahwa data center di Sydney bisa memakai hingga seperempat pasokan air minum kota itu pada 2035.
Peta proyek
Kapasitas data center di Indonesia bergantung pada siapa yang menghitung dan indikator apa yang dipakai. Laporan Kinerja 2025 Komdigi, mencatat angka kapasitas berada di kisaran 370 MW. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Oktober 2026 menyebut kapasitas beroperasi menyentuh angka 600 hingga 700 MW.
Sementara itu, data Bank Dunia yang mengutip Cushman & Wakefield per paruh pertama 2025 memetakan total potensi sekitar 1.170 MW mencakup 333 MW operasional, 123 MW dalam pembangunan, serta 714 MW yang masih berstatus rencana. Proyeksi yang jauh lebih agresif datang dari Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) pada Agustus 2026, yang memperkirakan kapasitas terpasang bisa mencapai 1,7 GW di akhir tahun dan berpotensi melonjak drastis hingga 11,7 GW pada 2030 mendatang seiring realisasi proyek-proyek baru.
Terlepas dari perbedaan kalkulasi tersebut, ekspansi kapasitas data center di Indonesia memusat di tiga kawasan utama. Pertama, koridor Jabodetabek-Bekasi-Karawang. Airlangga menyebut koridor ini bisa mendapat tambahan sekitar 500 MW dalam dua sampai tiga tahun. Panduan ASEAN untuk data center berkelanjutan mencatat pipeline Greater Jakarta di atas 1 GW, terbesar di kawasan di luar Singapura. Di Jawa Barat, proyek di Jatiluhur, Purwakarta, direncanakan berkapasitas awal 120 MW dengan pengembangan hingga 640 MW, dan pembangunannya dimulai 22 September 2026.
Kedua, kawasan Batam dan Bintan dengan total potensi kapasitas mencapai 1,47 GW. Di Batam, PLN dan DayOne menyepakati pasokan hingga 450 MW, BW Digital memiliki fasilitas 120 MW di Nongsa Digital Park, serta Oracle memilih Batam untuk Indonesia North Cloud Region. Sementara di Bintan, kawasan Digital Park dilaporkan nyaris penuh dan butuh perluasan.
Ketiga, pemerintah melirik kota-kota lain seperti Semarang, Batang, dan Manado sebagai lokasi potensial.
Di Jawa-Bali, tempat mayoritas data center berada, pasokan listriknya justru paling minim energi bersih. Data ESDM yang dilaporkan KabarBursa pada Juni 2026 menunjukkan PLTU batu bara masih mendominasi sekitar 71 persen jaringan listrik Jawa-Bali, sementara porsi EBT hanya berkisar 10 persen. Secara nasional, Dewan Energi Nasional mencatat EBT pembangkit listrik baru menyentuh 15,6 persen, masih di bawah target tahunan ESDM sebesar 17,75%.
Di Batam dokumen RUPTL PLN Batam 2023-2032 menunjukkan pasokan pulau ini masih sepenuhnya bertumpu pada gas dan BBM. Rencana pasokan hijau dari proyek PLTS lokal maupun interkoneksi kabel bawah laut ke Sumatra pun belum rampung. Padahal, beban puncak listrik Batam diproyeksikan melonjak tiga kali lipat menjadi 2.540 MW pada 2035, dengan BP Batam memperkirakan kebutuhan data center akan melampaui separuh kapasitas listrik pulau tersebut pada 2029.
Skalanya juga patut dibandingkan. ESDM memperkirakan tambahan kebutuhan listrik data center 20 GW, bahkan diproyeksikan menembus 32 GW pada 2032. Kedua angka itu sudah lebih besar dari seluruh kapasitas EBT terpasang saat ini (16,3 GW). Perlu dicatat, itu proyeksi permintaan, bukan beban yang pasti terealisasi.
Solusi hijau vs realitas di lapangan
Untuk mengimbangi konsumsi daya raksasa, industri umumnya menempuh dua jalur: sertifikat energi terbarukan (REC) dan kontrak jual-beli listrik langsung (PPA).
REC PLN, satu unit REC yang mewakili 1 MWh listrik terbarukan. Fasilitas EDGE1 dan EDGE2 milik Digital Edge di Jakarta mengklaim telah mengantongi REC 100 persen. Begitu pula Princeton Digital Group yang memborong REC panas bumi untuk tiga data center mereka demi mengejar target energi bersih 2030. PLN mencatat penjualan REC yang separuhnya terserap korporasi pada 2024, dialokasikan untuk membiayai tambahan proyek EBT.
Skema PPA, merupakan langkah lebih konkret yang diambil Microsoft lewat kesepakatan PPA 10 tahun bersama PLN untuk pasokan hingga 200 MW listrik terbarukan, termasuk 100 MW dari tenaga surya. Sebaliknya, jejak komitmen pengadaan energi bersih spesifik untuk region lokal AWS maupun Google Cloud belum terungkap secara gamblang ke publik.
Sorotan tajam datang dari Institute for Essential Services Reform (IESR) yang menilai skema REC PLN rentan menjadi instrumen greenwashing. Kritik ini sejalan dengan polemik global: sertifikat yang dibeli terpisah dari proyek fisik (unbundled) belum tentu menambah pembangkit baru. Keraguan serupa bahkan memicu sekelompok jaksa agung di Amerika Serikat mempersoalkan klaim "100% terbarukan" milik raksasa teknologi yang hanya bertumpu pada lembaran sertifikat.
Dalam laporan Invisible Emissions (2023), Greenpeace turut mendesak korporasi beralih ke kontrak listrik hijau langsung (direct PPA), pembangkit mandiri di lokasi, atau investasi modal ketimbang sekadar membeli sertifikat lepas. Menyadari celah tersebut, pemain global seperti Google dan Microsoft mulai menerapkan standar pencocokan energi per jam (24/7). Hasilnya jauh lebih membumi, laporan Datacentres.com per September 2026 mencatat skor pencocokan riil Google secara global baru berkisar 66%, kontras dengan klaim tahunan yang kerap digembar-gemborkan mencapai 100%.
Standar efisiensi masih longgar
Efisiensi fasilitas diukur lewat Power Usage Effectiveness (PUE), yakni rasio total konsumsi listrik gedung dibanding daya khusus perangkat TI dengan angka 1,0 sebagai batas ideal. Analisis Eco-Business mencatat rata-rata PUE data center di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, masih bertengger di atas 2,0. Di tanah air, operator bahkan belum diwajibkan mengukur maupun melaporkan metrik ini ke publik. Kebijakan ini tertinggal dari Singapura yang mematok syarat ketat maksimal PUE 1,3 untuk fasilitas baru, serta Tiongkok dengan target serupa.
Bahkan Equinix menargetkan PUE JK1 Jakarta di angka 1,4, sementara EDGNEX milik DAMAC mematok target 1,32 untuk proyek senilai Rp37 triliun. Namun, angka-angka tersebut sebagian besar baru sebatas target, bukan hasil audit independen. Selain itu, formula PUE sama sekali tidak menghitung konsumsi air, sehingga gedung ber-PUE rendah tetap berisiko menyedot pasokan air pendingin secara boros.
Di atas kertas, modal Indonesia tampak meyakinkan: potensi energi terbarukan melimpah, draf RUPTL 2025-2034 yang menargetkan 69,5 GW pembangkit baru dengan porsi EBT 70%, hingga rencana bentangan transmisi 48.000 km. Investor pun mulai antre seiring kesadaran Kementerian ESDM bahwa daya saing kini bergeser ke pasokan listrik yang rendah emisi.
Namun, ada celah antara rencana dan realitas. Di Jawa-Bali, tujuh dari sepuluh kilowatt-jam listrik masih dibakar dari batu bara, sementara janji pasokan hijau Batam tertahan proyek interkoneksi kabel yang belum kelar. Analisis di Bisnis.com pada 2025 pun menegaskan bahwa target ambisius EBT sulit tercapai selama PLTU dan gas masih dipertahankan dalam cetak biru pasokan listrik.
Jika laju ekspansi data center mendahului realisasi pembangkit bersih, pasokan listriknya otomatis disedot dari bahan bakar fosil, membuat embel-embel “Green AI” hanya formalitas. Sebaliknya, komitmen PPA proyek baru, standar pencocokan per jam, transparansi PUE dan konsumsi air, serta ketepatan proyek interkoneksi bisa membuka peluang nyata bagi Indonesia.
