Kehadiran kecerdasan buatan (AI) sebenarnya bukan hal asing di meja redaksi. Sejak tahun 2000-an, algoritma telah membantu jurnalis memilah tumpukan data hingga memetakan tren. Bahkan, perkembangan pesat deep learning belakangan ini bahkan membuat kecerdasan buatan tampak mendekati kecakapan analisis seorang jurnalis.
Namun, benarkah mesin mampu menggantikan peran jurnalis seutuhnya dan merebut ranah paling kritis dalam jurnalisme, yakni membongkar fakta di lapangan?
Ya, ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan tugas jurnalis. Namun, terdapat proses yang menuntut kemampuan menganalisis nilai moral, menemui saksi mata, merumuskan sudut pandang baru, hingga menghindari bias, yang justru menjadi batas kemampuan algoritma.
Di ruang redaksi, AI jadi alat bantu
Di tingkat global, AI sudah menjadi bagian dari kerja redaksi. JournalismAI dari London School of Economics (LSE) pada 2023 melakukan survei terhadap lebih dari 120 editor, jurnalis, dan teknolog di 105 redaksi dari 46 negara. Hasilnya, ditemukan lebih dari 75 persen organisasi berita memakai AI di setidaknya satu tahap, baik pengumpulan, produksi, maupun distribusi berita. Sekitar 85 persen responden juga sudah mencoba AI generatif untuk menulis kode, membuat gambar, hingga merangkum teks.
Meski begitu, antusiasme itu berjalan beriringan dengan kekhawatiran. Lebih dari 60% responden mengaku cemas soal bagaimana menjaga nilai jurnalistik, seperti akurasi, transparansi, dan bias, saat memakai AI generatif. Hanya sekitar sepertiga responden yang menilai redaksinya siap menghadapi tantangan penggunaan AI.
Pola serupa terlihat pada dinamika ruang redaksi di Indonesia saat ini. Alih-alih menyerahkan sepenuhnya untuk menulis berita, sejumlah redaksi memposisikan AI sebagai alat bantu. Dalam riset komunikasi Universitas Padjadjaran berjudul “Media Perceptions on Press Council Regulation of AI in Journalism Practice” (2025), terungkap bahwa ruang redaksi seperti Ayo Media Network memanfaatkan AI untuk memproduksi narasi suara dan takarir video dokumenter, sementara Bisnis Indonesia membatasinya pada fungsi transkripsi rekaman serta perangkum teks panjang. Di kedua dapur redaksi tersebut, penggalian fakta mentah dan konfirmasi kebenaran tetap 100 persen dikerjakan oleh jurnalis manusia.
Sikap itu sejalan dengan arah regulasi. Pada 22 Januari 2025, Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah human oversight, yakni keterlibatan manusia sepanjang proses produksi. AI diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti jurnalis. Pekerjaan repetitif boleh dibantu AI, sedangkan keputusan editorial dan tanggung jawab atas isi berita tetap berada di tangan manusia dan organisasi media.
Ketua Komisi Digital Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengingatkan agar esensi jurnalisme tetap dijaga di tengah disrupsi teknologi. Menurut dia, peran pers tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. “Tanpa pers, tidak ada kontrol sosial dan tidak ada mekanisme koreksi dalam masyarakat,” ujarnya, dikutip dari Asosiasi Media Siber Indonesia.
Pembagian peran serupa dikemukakan Rajiv Pant, Presiden Flatiron Software sekaligus mantan CTO The New York Times dan The Wall Street Journal. Ia melihat AI punya tempat di media, selama manusia tetap berada dalam lingkaran kerja.
“Masa depan bukan tentang menggantikan, melainkan tentang pembagian kerja yang cermat, di mana insight manusia menentukan ‘apa’ dan ‘mengapa’, sementara AI meningkatkan cara atau ‘bagaimana’-nya,” katanya, dikutip dari IBM.
Pentingnya berita yang mendalam
Bayangkan jika seluruh berita yang kita baca setiap hari merupakan hasil kerja mesin. Berita memang tetap terbit cepat dan rapi, namun ada suatu hal yang menjadi inti dari jurnalisme justru hilang: kedalaman berita.
Seperti dikutip dari artikel Reuters Institute karya Adami (2023), Madhumita Murgia, editor AI di Financial Times, mengatakan, “Berdasarkan kondisinya saat ini, AI generatif tidak orisinal. AI ini tidak menciptakan hal baru. AI ini didasarkan pada informasi yang sudah ada. Dan AI ini tidak memiliki kemampuan analitik atau suara yang khas.”
Bagi jurnalisme investigasi, keterbatasan ini fatal. Investigasi justru seharusnya mencari informasi yang sengaja disembunyikan. Hal-hal itu tidak ada pada data yang dipelajari oleh AI sehingga tidak mungkin bahkan sulit untuk ditemukan oleh sebuah model yang hanya merangkai ulang apa yang sudah tertulis.
Persoalannya sudah bukan sekadar teori. Makalah “Not Wrong, But Untrue: LLM Overconfidence in Document-Based Queries”, yang dipresentasikan di Computation + Journalism Symposium 2025, menguji AI pada kerja yang lazim dalam liputan investigasi, yakni menanyai dokumen. Dalam studi itu, 12 dari 40 jawaban model memuat setidaknya satu halusinasi. Model juga kerap mengubah opini menjadi fakta dan menghilangkan atribusi sumber. Para penulisnya menyimpulkan bahwa kesalahan tersebut mencerminkan ketidakcocokan antara cara model bahasa dan cara jurnalis memperlakukan bukti. Sampel studi ini memang kecil, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi.
Temuan serupa muncul dalam skala lebih besar. Studi “News Integrity in AI Assistants”, yang dikoordinasikan European Broadcasting Union (EBU) dan dipimpin BBC pada Oktober 2025, menemukan bahwa 45 persen jawaban asisten AI memuat setidaknya satu masalah signifikan. Masalah yang paling sering muncul adalah soal sumber (31%), mulai dari sumber yang hilang atau keliru hingga kutipan yang tidak mendukung klaimnya. Asisten AI juga nyaris tidak pernah menolak menjawab (kurang dari 1%), sehingga tetap menjawab saat seharusnya tidak. Bagi jurnalis, kesalahan semacam ini fatal karena kerja investigasi bertumpu pada siapa mengatakan apa, berdasarkan dokumen yang mana.
Manusia jadi kunci
Meski begitu, kesalahan ini tidak berarti AI tak berguna. Kajian James Hutson (2025) menilai kesalahan AI relatif jarang tetapi mendapat liputan berlebihan, dan jika dipakai secara bertanggung jawab, AI justru dapat membantu pengecekan fakta dan analisis data. Karena itu, pengawasan manusia menjadi kunci.
Media Director Kalesang.id, Wendi Wambes, menegaskan batas yang tidak boleh dilanggar. “AI bukan pengganti jurnalis. Kerja lapangan tetap tidak tergantikan,” katanya. Di ruang redaksi yang makin terdigitalisasi pun, kredibilitas berita pada akhirnya tetap bergantung pada manusia yang memproduksinya.
AI pada dasarnya gagal menjawab kebutuhan publik akan analisis yang tajam dan kontekstual. Keterbatasan ini berakar dari cara kerjanya: algoritma dilatih merangkai kalimat dari banyak sumber agar terdengar luwes dan enak dibaca, bukan untuk memastikan apakah informasi itu benar-benar fakta yang valid. Selain itu, cara kerja algoritma AI sering kali tertutup dan susah ditebak. Akibatnya, AI bisa saja tanpa sengaja meniru dan menyebarkan bias yang sudah ada di dalam data mentahnya. Jika ruang redaksi terlalu bergantung pada AI seperti ini, prinsip netralitas dan tanggung jawab jurnalisme ke publik justru jadi dipertanyakan.
Mesin juga tidak hadir di lapangan. Ia tidak bisa menemui saksi mata, membaca raut wajah narasumber yang ragu, atau menimbang apakah seseorang aman jika identitasnya disebut. Kepercayaan narasumber yang rentan, seperti whistleblower atau korban, dibangun lewat pertemuan berulang dan jaminan perlindungan yang diberikan manusia kepada manusia.
Contohnya bisa ditemukan di Bandung sendiri. Para pedagang tanaman di Arcamanik digusur pada awal tahun 2026. Hingga kini belum ada relokasi, sementara sumber penghidupan mereka terancam. Kisah ini nyaris tidak terdengar sampai jurnalis BandungBergerak menemui mereka langsung. Tidak ada kumpulan data yang mencatat cemasnya seorang pedagang yang kehilangan lapak, dan tidak ada algoritma yang akan menandai kasus ini sebagai sesuatu yang perlu diliput. Cerita itu ada karena seorang jurnalis datang, mendengar, dan menuliskannya.
Hal ini sejalan dengan pandangan Rajiv Pant. Kata dia, unsur manusiawi dalam jurnalisme sulit digantikan karena menyangkut penentuan cerita yang penting, pemahaman konteks budaya, dan hubungan yang tulus dengan narasumber. “Mereka membutuhkan jenis pemahaman intuitif tentang sifat manusia dan dinamika masyarakat yang berasal dari pengalaman hidup,” katanya.
