Perkembangan dan pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) semakin menekan industri media. Karya-karya jurnalistik terus digunakan, direproduksi, dan didistribusikan oleh platform digital tanpa izin yang jelas. Kondisi itu tidak hanya menggerus keberlanjutan bisnis ruang redaksi, tetapi juga mengancam napas jurnalisme yang berkualitas.
Merespons ancaman terhadap kelangsungan industri pers tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara akhirnya sepakat mengambil langkah konkret. Diinisiasi oleh Dewan Pers bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI, mereka melahirkan kesepakatan bersama bertajuk “Deklarasi Bali” dalam forum ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Bali Resort and Villas, Bali, 10 Oktober 2026. Deklarasi ini menyatakan sikap para delegasi untuk melindungi hak cipta dan nilai ekonomi karya jurnalistik dari eksploitasi platform digital serta teknologi AI.
Empat komitmen utama
Dalam pernyataan sikap yang tertuang pada Deklarasi Bali, seluruh delegasi menyepakati empat komitmen utama. Delegasi yang hadir terdiri dari perwakilan Dewan Pers, pimpinan media, dan pakar hukum dari berbagai negara ASEAN hingga Skotlandia.
Pertama, pengakuan nilai karya. Karya jurnalistik diakui sebagai ciptaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi utuh dan berkontribusi esensial bagi kepentingan publik.
Kedua, penguatan kerangka hukum. Negara-negara didorong menerapkan dan mengembangkan kerangka hak cipta nasional yang efektif untuk melindungi karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin, dengan tetap menjamin hak dan akses publik terhadap informasi.
Ketiga, keadilan tata niaga. Deklarasi mendukung pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel terkait penggunaan, reproduksi, distribusi, serta kesepakatan komersial karya jurnalistik oleh platform digital maupun entitas lainnya.
Keempat, kerja sama dan negosiasi kolektif. Delegasi mendorong dialog dan kerja sama lintas sektor di tingkat ASEAN untuk mencari solusi praktis, mekanisme negosiasi kolektif, dan tindak lanjut kebijakan yang konkret.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menyelamatkan ekosistem informasi yang sehat, bukan sekadar urusan keuntungan. Pernyataan itu ia sampaikan usai membacakan deklarasi.
“Pelindungan terhadap karya jurnalistik pada dasarnya bukanlah semata-mata urusan mengejar kepentingan komersial perusahaan media. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk menjaga nafas jurnalisme sebagai barang publik yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi,” kata Komaruddin, dikutip dari siaran pers resmi dari Dewan Pers.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, menilai tantangan pemanfaatan karya oleh teknologi AI tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Menurut dia, diperlukan kesamaan visi di tingkat regional.
“Deklarasi Bali ini adalah tonggak pijakan yang sangat baik bagi negara-negara anggota ASEAN. Melalui komitmen ini, kita bersama-sama mendorong terciptanya ekosistem informasi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ekosistem di mana para pencipta konten, distributor, dan pengembang teknologi saling menghormati kontribusi serta tanggung jawab masing-masing secara hukum,” ujar Hermansyah.
Dalam siaran pers ini juga menegaskan, penyelenggara berharap pertemuan ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan peta jalan (roadmap) regulasi di masing-masing negara anggota. Tujuannya, agar praktik pengambilan konten tanpa izin maupun kompensasi dapat segera ditertibkan lewat rezim pelindungan kekayaan intelektual yang adaptif.
Media lokal cemaskan revisi UU Hak Cipta
Dua hari sebelum Deklarasi Bali dibacakan, kekhawatiran dari sisi media lokal lebih dulu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Media Lokal di Bandung, 8 Oktober 2026. Para peserta menyoroti wacana revisi UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) yang mereka nilai membuka jalan bagi pemusatan penarikan kompensasi dari platform digital lewat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Mereka khawatir skema itu mengganggu arus kas, memotong kompensasi untuk biaya manajemen, dan memicu link tax serta de-indexing yang bisa membuat platform global berhenti mendistribusikan konten.
CEO Harapan Rakyat, Subagja Hamara, menyebut model bisnis sebagian besar media lokal bergantung pada trafik organik yang dikonversi menjadi pendapatan iklan. “Menaruh ‘gerbang tol’ pada tautan berita sama saja dengan memutus jalan masuk pembaca menuju ruang redaksi,” ujar Subagja yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Barat.
CEO AyoBandung, Ruddy Sukarno, menilai pemusatan royalti lewat LMK bertentangan dengan kebutuhan media independen di daerah. “Bagi industri media lokal yang sehari-hari bertarung menjaga independensi, rencana pemusatan ini bukanlah sebuah solusi pelindung, melainkan ancaman eksistensial struktural yang berpotensi memutus urat nadi operasional secara permanen,” kata Ruddy.
Ketua AMSI Jawa Barat, Satrya Graha Laksana, memperingatkan bahwa jika link tax diberlakukan, platform bisa enggan mengindeks media kecil karena muncul biaya tambahan. Padahal, kata dia, saat ini media lokal justru berlomba agar terindeks demi mendapat trafik.
Sedangkan Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menggambarkan kondisi industri sebagai sangat kritis. “Jurnalisme tidak bisa membiayai operasional media, sehingga media harus dibiayai oleh usaha yang lain,” ujarnya.
Para peserta FGD menyuarakan skema Business-to-Business (B2B) murni, yakni negosiasi langsung antara media dan platform digital. Subagja menyebut Harapan Rakyat, yang berbasis di Banjar, Jawa Barat, menolak penarikan kompensasi lewat LMK.
Kolektivitas
Komisi XIII DPR mengusulkan agar revisi UU Hak Cipta masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dalam pertemuan dengan Google 27 Juli 2026 lalu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah mengusulkan pembentukan LMK sebagai wadah negosiasi kolektif bagi penerbit media besar maupun kecil, sambil menegaskan pemerintah tetap menghormati skema B2B yang berjalan.
Di sisi media lokal, Local Media Community (LMC) menilai persoalan perlindungan karya tidak harus diselesaikan dengan LMK terpusat. Media lokal dapat membangun konsorsium bisnis, jaringan sindikasi, atau perwakilan kolektif lewat asosiasi media siber independen secara sukarela.
Menariknya, kata “kolektif” dipakai kedua pihak. Deklarasi Bali pun mendorong mekanisme negosiasi kolektif, tetapi tidak merinci siapa yang menjalankannya. Perbedaannya ada pada bentuknya: lembaga yang dibentuk lewat undang-undang atau kesepakatan sukarela antarmedia.
Deklarasi Bali baru berupa pernyataan sikap. Di Indonesia, tindak lanjutnya beririsan dengan pembahasan revisi UU Hak Cipta yang masih diperdebatkan.
