Komersialisasi kecerdasan buatan generatif dilakukan cukup masif dalam beberapa tahun terakhir. Prosesnya bertumpu pada praktik bermasalah yakni penyedotan jutaan data teks berita, ilustrasi, hingga komposisi musik tanpa izin pemiliknya. Demi melatih model algoritma, karya-karya intelektual diekstraksi secara sepihak untuk menghasilkan konten tandingan secara instan.
AI generatif memiliki sejarah panjang yang berkembang pesat hingga saat ini. Merujuk artikel bertajuk “A Brief History of Generative AI” di web Dataversity yang ditulis Keith D. Foote (2025), teknologi ini berakar sejak 1960-an melalui kemunculan awal chatbot. Kini, AI generatif mampu memproduksi teks, gambar, video, audio, serta data sintetis berkualitas tinggi secara instan. Lompatan terbesarnya terjadi pada 2014 lewat pengenalan konsep Generative Adversarial Network (GAN), yang memungkinkan AI menciptakan konten visual dan audio yang terintegrasi secara realistis layaknya rekaman autentik manusia.
AI generatif, teknologi utama di balik ChatGPT dan berbagai aplikasi serupa memicu dampak ganda yang signifikan, khususnya bagi industri kreatif seperti media jurnalistik dan seni. Permasalahan utamanya berakar pada praktik data scraping, yaitu penyerapan jutaan data teks berita, ilustrasi, musik, hingga karya seni tanpa izin untuk melatih model mesin AI. Hingga kini, persoalan pelanggaran hak cipta akibat scraping masif ini belum menemukan titik terang di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sengketa itu salah satunya tecermin dalam gugatan Getty Images terhadap Stability AI atas penggunaan dataset LAION-5B yang menampung miliaran gambar tanpa izin, serta gugatan The New York Times (2023) terhadap OpenAI dan Microsoft. Meski pengembang AI berdalih bahwa pelatihan model menggunakan data publik dilindungi doktrin fair use, praktik ini terus memicu krisis legalitas dan etika di sektor kreatif.
Saya kira pengikisan nilai hak cipta oleh korporasi AI bukan sekadar persoalan efisiensi teknologi, melainkan bentuk penjarahan karya intelektual yang mengancam mata pencaharian serta keberlanjutan industri kreatif. Namun, ini juga menjadi persoalan dilematis di mana industri AI yang secara power memang memiliki banyak alasan atas kewenangan mereka. Di sisi lain, negara belum memiliki regulasi hak cipta yang dapat menjerat perusahan AI.
Kanalisasi trafik dan kerugian finansial media massa
Di industri media massa, dampak kanalisasi konten oleh AI kian terasa melalui fenomena zero-click searches. Fitur pencarian berbasis AI merangkum dan menyajikan ulang laporan jurnalistik tanpa mengalirkan kembali trafik ke situs penerbit, sehingga memotong potensi arus pembaca. Akibatnya, pendapatan iklan dan langganan media merosot tajam, padahal proses peliputan di lapangan membutuhkan biaya operasional besar serta risiko jurnalistik yang nyata.
Data agregat dari Chartbeat yang dikutip dalam laporan Journalism, media, and technology trends and predictions 2026 mencatat penurunan trafik organik global hingga 33% di lebih dari 2.500 situs berita antara November 2024 dan November 2025. Situasi ini diperparah dengan adanya fitur AI Overviews Google yang kini mendominasi 10% hasil pencarian. Kini, pengguna cukup membaca ringkasan instan tanpa perlu mengeklik tautan asli, memicu lonjakan pencarian tanpa klik.
Tentu ini membuat industri media mengalami banyak kerugian, sementara mereka harus terus menghasilkan karya yang dapat dibaca khalayak. Fenomena ini membuat saya berpikir akan masa depan literasi para generasi ke depannya. Ketika mereka tak lagi mau membaca sebuah berita secara terperinci, memilih membaca ringkasan yang disajikan mesin kecerdasan buatan tersebut bukanlah cara yang efektif untuk mengasah daya kritis.
Lantas, menjadi persoalan panjang juga ketika berbicara bagaimana nasib industri media? Bagaimana nasib para jurnalis yang bekerja di dalamnya?
Ancaman terhadap seniman dan industri kreatif
Seniman dan pekerja kreatif juga menghadapi persoalan serupa. Data scraping dapat mengambil portofolio tanpa persetujuan atau kompensasi, kemudian digunakan untuk melatih AI yang mampu meniru karakteristik karya tertentu (style impersonation). Hal ini berpotensi membuat kreator bersaing dengan karya tiruan yang dihasilkan algoritma.
Fenomena tersebut semakin nyata melalui maraknya tren AI generatif, mulai dari mengubah foto ke gaya visual tertentu, membuat potret bernuansa era 1980-an, menggabungkan foto masa kecil dan dewasa, hingga mengubah foto kasual menjadi pas foto formal dalam hitungan detik.
Pada 2023, ribuan seniman di seluruh dunia telah mengajukan gugatan hukum class-action terhadap perusahaan pengembang AI seperti Stability AI (Stable Diffusion), Midjourney, DeviantArt, dan Runway AI karena melatih model mereka menggunakan karya seni tanpa kompensasi atau persetujuan. Hingga saat ini, gugatan dan kasus itu masih berlanjut. Kasus gabungan yang menyeret Midjourney, DeviantArt, dan Runway AI ini dijadwalkan masuk ke tahap persidangan utama peradilan mulai September 2026.
Lalu, bagaimana itu bisa disebut adil jika alat-alat AI ini menghasilkan karya yang meniru gaya yang telah diasah oleh seorang seniman sepanjang hidupnya. Apalagi, jika praktik itu menjiplak sebagian besar karya berhak cipta secara gratis.
Aturan hukum di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi lebih kompleks. Kita belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur AI. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahkan belum menyentuh teknologi ini. Pasal 1 Ayat 2 UU Hak Cipta menempatkan manusia sebagai pencipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI berada dalam posisi hukum yang belum jelas. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 pun belum secara eksplisit mengatur status hak cipta karya AI.
Penelitian R. Mustar Lofi (2026) turut menyoroti persoalan tersebut: karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tidak memiliki pencipta manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketiadaan aturan khusus juga membuat status perlindungan karya berbasis AI menjadi tidak jelas karena tidak memenuhi unsur intelektual manusia.
Di tengah kekosongan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama DPR RI tengah menggodok RUU Hak Cipta yang mulai memasukkan ketentuan terkait AI, termasuk penggunaan karya sebagai data pelatihan melalui fair use atau lisensi serta kriteria perlindungan karya berbasis AI.
Saya rasa regulasi ini perlu segera diselesaikan sebagai antisipasi karena bila tidak, ini akan berpotensi memperlebar ketimpangan posisi tawar antara korporasi teknologi global dan kreator lokal. Tanpa aturan yang jelas mengenai transparansi data latih, lisensi, dan perlindungan hak penerbit (publisher's rights), pekerja seni dan media dapat semakin rentan terdampak. Kondisi tersebut menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan Indonesia seiring meluasnya penggunaan AI.
Guna mencegah kehancuran ekosistem kreatif, saya kira transparansi data latih (training dataset auditability) dan skema royalti wajib harus segera diterapkan. Pengembang AI wajib membuka sumber data yang digunakan dan membayar lisensi atas setiap karya terproteksi. Asosiasi media dan serikat pekerja seni juga perlu memperkuat advokasi bersama untuk menuntut tata kelola AI yang transparan, beretika, serta berpihak pada hak-hak pencipta.
Inovasi teknologi tidak boleh dibangun di atas pemanfaatan sepihak karya orang lain. Penegakan hak cipta yang adil merupakan syarat mutlak agar AI bertindak sebagai alat bantu yang memperluas kapasitas manusia, bukan mesin pengeruk yang merampas kedaulatan para penciptanya.
